RSHD Tutup Sementara, DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Sistem Kesehatan Daerah

Kaltimpedia.com, Samarinda – Penutupan sementara Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) menjadi peringatan serius bagi ketahanan sistem layanan kesehatan di Kota Samarinda. Di saat kebutuhan akan fasilitas medis terus meningkat, terhentinya operasional salah satu rumah sakit swasta utama karena persoalan internal memunculkan keprihatinan mendalam.

Rumah sakit yang selama ini menjadi rujukan masyarakat kelas menengah tersebut harus menghentikan seluruh layanan karena permasalahan pembayaran gaji karyawan yang belum terselesaikan. Dampaknya, beban fasilitas kesehatan lain di kota ini pun semakin berat, terutama dalam layanan rawat inap.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai bahwa peristiwa ini merupakan refleksi dari lemahnya pengawasan dan minimnya intervensi pemerintah daerah terhadap fasilitas kesehatan non-pemerintah.

“Keberadaan rumah sakit swasta seperti RSHD selama ini sangat membantu pemerintah dalam menjangkau layanan kesehatan yang merata. Ketika satu institusi seperti ini kolaps, itu menunjukkan ada yang tidak berjalan baik dalam sistem pendukung kita,” ujar Darlis saat ditemui di Samarinda.

Darlis menyayangkan lambannya langkah responsif dari instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, dalam merespons potensi krisis di tubuh RSHD. Padahal, DPRD telah lebih dulu memberikan peringatan dan mendorong upaya mediasi sebelum situasi semakin memburuk.

Ia menekankan, rumah sakit swasta bukan sekadar pelengkap, tetapi komponen penting dalam sistem kesehatan daerah yang hingga kini belum mampu sepenuhnya ditopang oleh rumah sakit milik pemerintah.

“Kalau kita biarkan satu per satu rumah sakit swasta tumbang, maka imbasnya langsung dirasakan masyarakat. Apalagi kapasitas layanan pemerintah belum mampu menjawab seluruh kebutuhan,” tegasnya.

Darlis meminta Pemerintah Provinsi Kaltim tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut. Ia mendorong adanya langkah cepat, baik dalam menyelamatkan operasional RSHD melalui fasilitasi penyelesaian internal, maupun dengan menyiapkan layanan alternatif agar masyarakat tetap terlayani.

“Pemprov harus segera membuat langkah kontingensi. Ini bukan sekadar soal gaji, tapi menyangkut hak masyarakat atas layanan kesehatan yang aman dan terjangkau,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)