DPRD Kaltim Dukung Layanan Kesehatan Gratis Lintas Daerah, Tapi Ingatkan Soal Kesiapan Sistem

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, yang membuka akses layanan kesehatan gratis bagi warga Kaltim di luar provinsi mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim. Meski dinilai sebagai langkah progresif, DPRD mengingatkan bahwa implementasi di lapangan harus dibarengi dengan sistem pendukung yang andal dan terkoordinasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik kebijakan tersebut, terutama karena akan sangat membantu pelajar, mahasiswa, dan warga Kaltim yang bermukim sementara di luar daerah. Namun ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan administrasi dan integrasi data antarinstansi.

“Ini kebijakan yang sangat pro-rakyat. Tapi jangan sampai niat baik terhambat oleh lemahnya sistem. Koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menjadi kunci,” kata Sarkowi di Samarinda, baru-baru ini.

Menurutnya, selama ini DPRD Kaltim masih menerima berbagai aduan terkait sulitnya warga mengakses layanan BPJS, bahkan di wilayah Kaltim sendiri. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan dan pembaruan informasi peserta menjadi hal krusial sebelum memperluas cakupan layanan.

“Kalau masalah teknis belum diselesaikan di dalam provinsi, tentu risikonya akan lebih besar ketika diterapkan di luar daerah. Akurasi data dan integrasi sistem harus dipastikan dulu,” jelasnya.

Sarkowi juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga, khususnya antarorganisasi perangkat daerah (OPD), dalam menyusun anggaran dan mengelola basis data kesehatan warga. Ia menilai bahwa kebijakan ini sudah melalui pertimbangan fiskal yang matang, meski masih menggunakan kerangka RPJMD pemerintahan sebelumnya.

“Karena APBD saat ini masih berbasis pada program lama, pelaksanaan kebijakan ini perlu dilakukan secara bertahap dan realistis. Tahun depan, program baru dari Gubernur akan mulai berjalan penuh,” ungkapnya.

Dirinya berharap, layanan kesehatan lintas wilayah ini tidak sekadar menjadi simbol kebijakan populis, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kesehatan di luar daerah.

“Kalau sistemnya tertata rapi dan layanannya benar-benar bisa dirasakan, ini bisa jadi langkah maju dalam pelayanan publik Kaltim. Jangan sampai berhenti di wacana,” tutup Sarkowi.
(DPRDKaltim/Adv/AH)