Agus Aras Soroti Ketidaksinkronan RPJMD, Ingatkan Pentingnya Keselarasan Pembangunan Daerah

Kaltimpedia.com, Samarinda – Perencanaan pembangunan daerah yang tidak terintegrasi antara kabupaten dan provinsi kembali mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras. Ia menegaskan pentingnya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar untuk menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Menurut Agus, RPJMD bukan sekadar dokumen formal yang disusun lima tahunan, melainkan panduan utama dalam merancang arah pembangunan di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Pemerintah kabupaten tidak bisa menyusun RPJMD secara terpisah dari visi pembangunan provinsi. Harus ada sinkronisasi agar arah pembangunan tidak saling bertentangan,” ujar Agus saat ditemui di Samarinda, Selasa (1/7/2025).

Ia menilai bahwa pembangunan di daerah tidak boleh bersifat sektoral dan sporadis. Jika perencanaan dilakukan tanpa koordinasi yang baik, maka hasilnya tidak akan maksimal, bahkan bisa tumpang tindih dengan program provinsi maupun nasional.

Agus secara khusus menyoroti pentingnya fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan di Kutai Timur dalam lima tahun mendatang. Kedua sektor ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Pembangunan tidak cukup hanya dengan membangun jalan atau gedung. Yang lebih penting adalah memastikan akses pendidikan merata dan layanan kesehatan tersedia bagi semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

DPRD Kaltim, kata Agus, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif mutlak diperlukan agar setiap kebijakan pembangunan bisa menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Yang kita kejar bukan hanya serapan anggaran atau keberhasilan proyek, tapi manfaat langsung bagi rakyat. Visi pembangunan harus menyentuh mereka yang selama ini masih tertinggal dalam pelayanan dasar,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)