DPRD Kaltim Soroti Ketergantungan Lapangan Kerja pada Tambang Meski TPT Menurun

Kaltimpedia.com, Samarinda – Angka pengangguran di Kalimantan Timur terus menurun dalam empat tahun terakhir, namun ketergantungan pada sektor pertambangan dinilai masih menjadi persoalan mendasar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim pada Februari 2025 berada di angka 5,33 persen, turun dari 6,81 persen pada Februari 2021. Jumlah pengangguran tercatat 113.170 orang, menurun dari 128.460 orang empat tahun lalu.

Penurunan ini terjadi meski angkatan kerja meningkat 113.639 orang menjadi total 2.123.156 orang, dengan 2.009.990 di antaranya telah bekerja. Dari tambahan tenaga kerja tersebut, sektor pertambangan menjadi penyerap terbesar, yakni 46.002 orang.

Kondisi ini menjadi perhatian anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Menurutnya, keberhasilan menekan TPT belum cukup jika struktur ekonomi daerah masih bergantung pada tambang.

“Jika hanya mengandalkan sektor tambang, penurunan pengangguran tidak akan menjamin ketahanan ekonomi jangka panjang. Kita perlu arah baru yang mengikuti tren generasi muda dan teknologi,” ujarnya.

Agusriansyah mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan sosial untuk mengetahui minat dan potensi angkatan kerja muda. Hasilnya, kata dia, harus menjadi dasar penyusunan program vokasi dan pelatihan kerja di sektor non-tambang, seperti industri kreatif digital, agritech, dan wirausaha lokal.

Ia mencontohkan, minat tinggi anak muda pada profesi konten kreator bisa direspons dengan pelatihan produksi video, sertifikasi digital, hingga fasilitasi pemasaran produk desa melalui platform daring.

Selain itu, ia menilai perlu ada sinkronisasi antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri agar lulusan siap terjun ke dunia kerja. “Tanpa relevansi jurusan dengan kebutuhan pasar, sarjana akan kesulitan bersaing. Vokasi berbasis data industri adalah jawabannya,” jelasnya.

Agusriansyah mengusulkan pembentukan cetak biru ketenagakerjaan non-tambang berbasis data lokal. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

“Kita harus menjadi pencipta peluang kerja, bukan sekadar pengikut arus pasar,” tegasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)