BOSDA Naik, DPRD Kaltim Pastikan Program Pendidikan 2025 Lebih Tepat Sasaran

Kaltimpedia.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur memastikan anggaran pendidikan tahun 2025 mengalami lonjakan signifikan, terutama pada pos Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SD dan SMP.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan kenaikan ini merupakan hasil sinergi legislatif dan eksekutif dalam merespons kebutuhan pendidikan dasar yang semakin kompleks.

“BOSDA untuk SD kini sebesar Rp1 juta per siswa, naik dari Rp750 ribu di 2023. Sementara untuk SMP meningkat menjadi Rp1,5 juta per siswa dari sebelumnya Rp1 juta,” jelasnya.

Selain BOSDA, menurut Agusriansyah, bantuan lain seperti pengadaan seragam gratis juga tetap dilaksanakan. Ia menegaskan DPRD mendorong agar seluruh program pendidikan tidak berhenti pada aspek seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan siswa dan sekolah.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa BOSDA berbeda dengan Program Gratis Sekolah yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim. Gratis Sekolah difokuskan untuk jenjang SMA, SMK, hingga sebagian perguruan tinggi, sedangkan BOSDA menyasar SD dan SMP.

“BOSDA adalah dukungan operasional untuk sekolah, sedangkan Gratis Sekolah menanggung biaya langsung seperti SPP. Mekanisme dan sasarannya berbeda,” tegasnya.

Agusriansyah menambahkan, tidak ada larangan bagi penerima BOSDA untuk turut menikmati Gratis Sekolah, selama tidak menerima bantuan ganda dari program beasiswa lain secara bersamaan.

Meski demikian, DPRD mengingatkan pentingnya sinkronisasi data penerima bantuan. Minimnya basis data akurat kerap menimbulkan tumpang tindih atau salah sasaran.

“Program sebesar ini harus berbasis data yang terintegrasi dan transparan, tidak lagi mengandalkan metode manual,” ujarnya.

DPRD Kaltim juga mendorong koordinasi erat antara Dinas Pendidikan Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun duplikasi bantuan.

Sebagai mitra pengawasan dan penganggaran, DPRD mengapresiasi langkah eksekutif memperkuat sektor pendidikan. Namun, Agusriansyah menekankan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi konsistensi kebijakan, evaluasi rutin, serta peningkatan kualitas guru dan fasilitas pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Komitmen ini harus dijaga melalui penguatan anggaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan sarana dan prasarana,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)