DPRD Kaltim Dukung Program Gratispol, Tapi Ingatkan Risiko Tekanan Anggaran

Kaltimpedia.com, Samarinda – Program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai dukungan dari DPRD Kaltim. Namun, dukungan itu disertai catatan penting agar implementasinya tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyambut baik niat pemerintah memperluas akses pendidikan melalui program tersebut. Menurutnya, Gratispol merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang inklusif. Namun ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Program ini tentu positif dari sisi tujuan, tapi tidak boleh dilaksanakan secara tergesa tanpa memperhatikan kondisi APBD. Jangan sampai semangat populis malah membuat beban anggaran membengkak,” katanya.

Agus juga menyoroti pentingnya perencanaan matang dan penyesuaian terhadap batas kewenangan pemerintah provinsi. Ia menekankan bahwa tanggung jawab provinsi hanya mencakup pendidikan menengah seperti SMA, SMK, dan SLB. Sementara aspirasi masyarakat untuk bantuan pendidikan tinggi dinilai berada di luar ranah pemerintah daerah.

“Pendidikan tinggi bukan wewenang provinsi. Jadi jangan sampai ekspektasi masyarakat dibangun terlalu tinggi, sementara kita tidak punya dasar hukum atau anggaran untuk memenuhinya,” jelas legislator asal daerah pemilihan Kutai Timur, Bontang, dan Berau itu.

Selain menekankan perlunya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, Agus meminta pemerintah menyusun skema pendanaan jangka panjang yang dapat menjamin keberlanjutan program Gratispol. Ia mengingatkan agar program ini tidak menggerus anggaran sektor lain yang juga vital bagi pembangunan daerah.

“Kalau anggaran terlalu difokuskan ke satu program tanpa perhitungan, bisa-bisa sektor lain seperti infrastruktur dan layanan dasar justru terdampak. Kita tidak ingin pembangunan menjadi timpang,” tegasnya.

Menurut Agus, kebijakan pendidikan gratis harus dirancang dengan pendekatan yang matang, tidak sekadar menjadi alat pencitraan politik jangka pendek.

“Kalau mau program ini terus berjalan dan memberi dampak nyata, maka sejak awal harus dikawal dengan desain kebijakan yang terukur dan realistis,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)