Kaltimpedia
Beranda Kalimantan Timur Gubernur Harum Minta BTN Perkuat Penyediaan Hunian di Kaltim, Soroti Kebutuhan Besar dan Momentum IKN

Gubernur Harum Minta BTN Perkuat Penyediaan Hunian di Kaltim, Soroti Kebutuhan Besar dan Momentum IKN

Samarinda – Gubernur Kaltim, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), meminta Bank Tabungan Negara (BTN) meningkatkan keterlibatan dalam penyediaan hunian di Kaltim. Permintaan itu disampaikan saat menerima audiensi BTN Samarinda, Selasa (18/11/2025), yang membahas peluang kolaborasi perumahan, pembiayaan UMKM, penguatan dana pihak ketiga (DPK), hingga digitalisasi layanan.

BTN memaparkan sejumlah program unggulan seperti BTN Properti, Rumah Murah BTN, Smart Residence, dan aplikasi BALE. Mereka juga meminta arahan untuk memperluas kerja sama dengan Pemprov Kaltim.

Gubernur Harum mengapresiasi kontribusi BTN, namun menegaskan kebutuhan perumahan di Kaltim masih jauh dari terpenuhi.
“BTN sudah menyalurkan 70.000 rumah selama 35 tahun, tetapi ini masih kecil. Kita memiliki 50.000 rumah tidak layak huni dan sekitar 250.000 KK belum memiliki rumah,” ujarnya.

Harum menekankan percepatan penyediaan hunian kini semakin mendesak karena kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadikan Kaltim pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia meminta BTN berkoordinasi dengan Otorita IKN dan fokus pada kawasan strategis seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara.

Selain wilayah penyangga IKN, peluang hunian juga terbuka di daerah pesisir seperti Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, Bontang, dan Balikpapan. Untuk Samarinda, Gubernur menilai kawasan Samarinda Seberang layak dikembangkan menjadi hunian vertikal karena dekat akses tol.

Ia juga menyoroti kebutuhan besar perumahan bagi pekerja sektor perkebunan. Dengan luas area perkebunan mencapai 3 juta hektare dan baru separuhnya berproduksi, BTN dinilai dapat menjadi mitra strategis penyedia hunian bagi buruh dan tenaga operasional.

Selain itu, pemenuhan hunian bagi ASN dan PPPK juga dianggap mendesak. “Kita punya 20.850 ASN dan lebih dari 10.000 PPPK. Pemerintah memiliki standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Karena itu kolaborasi ini sangat penting untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat,” tegas Harum.

Dalam pertemuan itu, Harum turut menegaskan komitmen Pemprov memperkuat pelayanan publik melalui program seperti Gratispol dan Jospol.(ct/ADV/Diskominfo)

Join Group Wa Kami Kaltimpedia.com agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya

Gabung Sekarang
Komentar
Bagikan:

Iklan