DPTPH Kaltim Dorong Pisang Jadi Alternatif Karbohidrat MBG

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat integrasi program ketahanan pangan daerah dengan kebijakan nasional, terutama terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk itu, Pemprov Kaltim, melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), menyiapkan strategi diversifikasi pangan dengan mendorong pemanfaatan pisang sebagai sumber karbohidrat alternatif utama.

​Kabid Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, menegaskan bahwa program daerah kini harus selaras dengan arahan dan prioritas presiden. Oleh karena itu, pengembangan budidaya pisang di Kaltim dinilai perlu terintegrasi langsung dengan implementasi MBG di lapangan.

​“Kepala daerah dituntut untuk mengikuti arahan presiden, dan implementasi program pangan lokal harus menjadi bagian integral dari MBG. Budidaya pisang ini juga harus terintegrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Kosasih (21/11/2025).

​Kosasih menyatakan niatnya agar MBG mengadopsi pisang sebagai salah satu pilihan karbohidrat. Kebijakan ini memiliki tujuan ganda: meningkatkan serapan komoditas lokal dari petani Kaltim dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada nasi yang cenderung dikonsumsi secara berlebihan.

​“Ada kalanya dalam sehari itu kita tidak harus makan nasi terus. Kami ingin memperkenalkan konsep ‘One Day No Rice’. Sumber karbohidrat bisa berasal dari pisang, ubi, atau keladi juga,” ucapnya.

​Menurut Kosasih, di sejumlah daerah, masyarakat telah terbiasa menjadikan pisang sebagai makanan utama dengan cara sederhana, seperti direbus, dicincang, lalu dicampur kelapa. Cara pengolahan sederhana ini dinilai lebih sehat dan sesuai dengan potensi pangan lokal yang berlimpah.

​Usulan agar MBG memasukkan menu pangan lokal telah mendapatkan dukungan dari salah satu komisi di DPR RI. Oleh karena itu, integrasi pangan lokal dengan MBG diyakini akan menjadi indikator keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan arahan nasional dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sebagai langkah awal implementasi, Kosasih menyatakan siap mendukung uji coba di tiga lokasi di Kaltim.

“Konsepnya, menu MBG secara umum tetap seperti biasa, namun pada satu hari dalam seminggu, sumber karbohidrat utama akan diganti dengan pisang lokal, sebagai bagian dari kampanye One Day No Rice,” ucap dia.

​Langkah diversifikasi ini juga bertujuan strategis untuk menurunkan konsumsi beras per kapita Kaltim yang saat ini diperkirakan mencapai 120 kilogram per kapita per tahun.

Pemerintah berharap konsumsi ini dapat ditekan hingga 100 kilogram, mendekati pola konsumsi negara tetangga seperti Malaysia yang hanya sekitar 80 kilogram per kapita.

​Penekanan konsumsi ini menjadi semakin mendesak mengingat lonjakan populasi Kaltim. Berdasarkan data proyeksi penduduk pertengahan tahun 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kaltim mencapai 4.045.860 jiwa, naik signifikan sekitar 136.120 jiwa dari tahun sebelumnya (3.909.740 jiwa pada 2023).

Peningkatan penduduk tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi tercatat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang mencatat lonjakan lebih dari 70.000 jiwa dalam setahun, menunjukkan dampak langsung dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan proyeksi total penduduk Kaltim yang mencapai lebih dari 4 juta jiwa, penurunan konsumsi beras sebanyak 20 kilogram per kapita dapat berdampak signifikan terhadap ketersediaan pangan daerah.

​“Jika konsumsi beras per kapita berhasil turun ke angka 100 saja, beban kebutuhan beras kita secara total akan menjadi jauh lebih ringan dan ketahanan pangan kita semakin terjamin,” jelas Kosasih.

​Kosasih juga menyoroti tantangan persepsi masyarakat yang masih menganggap pangan lokal seperti pisang, keladi, atau ubi sebagai makanan “kuno” atau kelas dua.

Padahal, ia menekankan, makanan tradisional tersebut jauh lebih sehat karena memiliki kandungan glukosa yang lebih rendah dibandingkan nasi putih.

Kosasih bahkan menceritakan pengalaman rekannya yang berhasil mengontrol penyakit diabetes setelah tiga tahun rutin mengonsumsi pisang rebus jenis kepok, menggantikan nasi di malam hari.

​“Banyak kasus diabetes karena malam hari masih mengonsumsi nasi terus. Padahal pisang rebus itu glukosanya rendah dan lebih aman bagi kesehatan,” sambung Kosasih.

​Ke depan, Pemprov Kaltim melalui DPTPH tidak hanya akan menguatkan promosi diversifikasi pangan, tetapi juga memperluas program peningkatan produktivitas komoditas lokal, khususnya pisang.

Integrasi MBG dengan pangan lokal ini diharapkan dapat menciptakan rantai nilai yang baru, memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian Kaltim, dan pada akhirnya, mendorong petani lokal untuk lebih bersemangat dalam budidaya.

“Langkah strategis ini mencerminkan komitmen Kaltim untuk memastikan ketahanan pangan daerah sejalan dengan visi kesehatan dan kemandirian ekonomi,” tutupnya.(ct/ADV/Diskominfo)