Ririn Sari Dewi: Kolaborasi Mitra Kunci Keberlanjutan JOSPOL Pariwisata

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan dalam menjalankan Program Unggulan daerah, yaitu JOSPOL, khususnya pada pilar penguatan ekonomi kreatif dan pengembangan potensi daerah.

Di tengah proyeksi pengurangan anggaran yang signifikan yang diperkirakan mencapai hampir Rp 6 triliun untuk tahun mendatang Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim meluncurkan strategi inovatif: kolaborasi masif dengan perusahaan pengampu, BUMN, dan lembaga keuangan.

Kepala Dispar Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengungkapkan bahwa strategi kolaboratif ini menjadi kunci utama untuk mengatasi hambatan finansial tanpa mengorbankan target pembangunan JOSPOL.

​”Aliran kita adalah aliran optimis, apa pun yang terjadi! Dispar harus maju. Kami tidak bisa membiarkan potensi pariwisata Kaltim terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Kolaborasi adalah solusi cerdas yang diselaraskan dengan filosofi JOSPOL agar pembangunan tetap berlanjut dan merata,” ujar Ririn (22/11/2025).

​Program kerja Dispar Kaltim telah sepenuhnya selaras dengan mandat JOSPOL, dengan fokus utama pada pengembangan desa wisata.

“Sesuai Peraturan Gubernur, tugas provinsi adalah penguatan kapasitas desa wisata agar statusnya dapat naik kelas, dari kategori berkembang menjadi mandiri atau maju. Saat ini, Kaltim telah mendata sekitar 105 desa wisata yang siap dimaksimalkan potensinya,” ungkapn Ririn.

​Untuk mewujudkan tujuan JOSPOL ini secara merata di sepuluh kabupaten/kota, Dispar Kaltim telah menyusun peta jalan kerja sama strategis dengan stakeholder utama, memastikan setiap wilayah mendapatkan dukungan yang terarah:

• ​Samarinda dan Bank Indonesia (BI).
• ​Balikpapan dan PLN Nusantara.
• ​PPU dan BI Balikpapan.
• ​Paser dan PT Kideco.
• ​Kukar dan Indominco.
• ​Kutai Barat dan PT Bayan Group.
• ​Mahakam Ulu dan Bank Kaltim.
• ​Kutim dan PT Indexim.
• ​Bontang dan Pupuk Kaltim.
• ​Berau dan Berau Coal.

​​Ririn menegaskan bahwa kesepakatan kerja sama (MoU) yang dibangun bersifat paket lengkap JOSPOL, bukan sekadar bantuan parsial untuk sarana dan prasarana.

Kolaborasi ini mencakup tiga program inti Gubernur: Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan Bantuan Promosi serta Pemasaran.

​Sebagai contoh, dalam pengembangan Kampung Tenun yang merupakan garapan Bank Indonesia (BI), pihak BI akan berfokus pada desain, penyediaan sarana, dan prasarana fisik. Sementara itu, Dispar Kaltim mengambil peran penting dalam pembinaan dan tata kelola, menggandeng akademisi untuk menyusun struktur organisasi dan standarisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

​“Pengelolaan harian tetap berada di tangan Pokdarwis, tetapi kami (Dispar Provinsi dan Kabupaten/Kota) secara aktif membersamai, membimbing, memonitor, dan mengadakan standardisasi. JOSPOL memastikan bahwa setiap titik prioritas tujuh kabupaten dan tiga kota mendapatkan perhatian yang setara, mewujudkan pemerataan,” jelas Ririn.

​Dispar Kaltim menargetkan adanya progres nyata pada desa wisata setiap lima tahun, dengan harapan semakin banyak desa wisata yang mencapai status maju dan mandiri pada 2029.

Kolaborasi orkestra ini mencerminkan filosofi JOSPOL, di mana pembangunan pariwisata dan Ekraf dipandang sebagai ekosistem terpadu yang melibatkan infrastruktur, SDM, akses, tata kelola, dan pelaku Ekraf.

Dengan sinergi lintas sektor ini, JOSPOL memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh semua pihak, menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal.(ct/ADV/Diskominfo)