Penguatan SDM Aparatur Jadi Sorotan, Rakornas PSDM 2025 Dorong Daerah Siapkan Birokrasi yang Lebih Adaptif

Samarinda – Dorongan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur kembali menjadi fokus pembahasan nasional dalam Rakornas Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025 yang digelar di Balikpapan, Kamis (14/11/2025). Forum ini menandai upaya menyatukan arah kebijakan antara BPSDM Kemendagri, BPSDM kementerian/lembaga, serta BPSDM provinsi guna menjawab kebutuhan kompetensi ASN yang semakin kompleks.

Rakornas dibuka secara simbolis oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, didampingi Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Haryono, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Acara ini menjadi ruang konsolidasi program antara pusat dan daerah, terutama dalam menyiapkan aparatur yang mampu menghadapi perubahan cepat di era digital dan dinamika pemerintahan modern.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa isu pengembangan SDM aparatur bukan lagi agenda rutinitas, tetapi kebutuhan mendesak bagi stabilitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kualitas ASN akan menentukan efektivitas kebijakan publik dan keberhasilan pembangunan daerah.

“Tidak ada kebijakan yang berjalan efektif tanpa aparatur yang kompeten. Kualitas SDM adalah fondasi utama untuk memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat tata kelola,” tegas Seno.

Ia mengatakan pemerintah daerah kini dihadapkan pada tuntutan yang lebih besar: menghadirkan birokrasi yang lincah, responsif, berbasis data, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk pelayanan yang efisien. Karena itu, Pemprov Kaltim terus memperluas program peningkatan kompetensi, digitalisasi layanan, serta penguatan sistem merit dalam manajemen ASN.

“Kami yakin birokrasi yang profesional dan berbasis kinerja akan menjadi pijakan kuat untuk mencapai visi pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia Emas,” ujarnya.

Di tingkat nasional, Wamendagri Akhmad Wiyagus menekankan bahwa RPJPN 2025–2045 telah menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas strategis. Ia menyebut peningkatan kualitas aparatur menjadi syarat bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan melangkah menuju status negara maju.

“SDM yang unggul bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga integritas dan kesiapan berkompetisi di level global. Ini pondasi menuju Indonesia 2045,” tegasnya.

Rakornas PSDM 2025 ini diharapkan menghasilkan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama terkait kebutuhan pelatihan, standar kompetensi, dan penyiapan talenta-talenta aparatur yang dapat mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan adaptif.(ct/ADV/Diskominfo)