Hindari Tumpang Tindih, Beasiswa Kaltim Dibagi Berdasarkan Peruntukan

Samarinda – Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempertegas komitmennya dalam menjamin akses pendidikan tinggi bagi seluruh warganya melalui strategi sinergi program.

Melalui program Gratispol (Gratis Pendidikan), Pemprov Kaltim fokus pada biaya pendidikan, sementara biaya hidup (living cost) mahasiswa dari keluarga tidak mampu akan didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

​Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa pola kerja sama ini merupakan arahan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji untuk memastikan bantuan beasiswa dapat menjangkau seluruh komponen biaya perkuliahan tanpa tumpang tindih.

​”Program Gratispol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ini beda dengan living cost,” ujar Dasmiah.

​Ia menjelaskan bahwa Gratispol yang dikelola Pemprov Kaltim secara spesifik menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Sementara itu, untuk melengkapi kebutuhan mahasiswa, Pemprov meminta peran aktif pemerintah daerah tingkat dua.

​”Oleh sebab itu tadi Pak Wakil Gubernur menyampaikan, bekerja sama dengan Kabupaten Kota, karena Kabupaten Kota juga ada program biaya siswa,” tambahnya.

​Dasmiah menekankan bahwa strategi pembagian peran ini sangat penting untuk menghindari double funding atau tumpang tindih anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang melarang adanya bantuan ganda dengan peruntukan yang sama.

​”Karena kalau memberikan bantuan biaya siswa itu tidak boleh sama. Nah, kami [Pemprov] UKT, kalau Kabupaten Kota boleh living cost-nya boleh,” tegas Dasmiah.

​Dengan adanya pemisahan peruntukan ini, Pemprov Kaltim dapat memaksimalkan cakupan bantuan UKT, sementara Pemerintah Kabupaten/Kota dapat fokus memberikan bantuan biaya hidup.

​”Kita kan namanya bantuan biaya pendidikan, nanti dia [Kabupaten/Kota] biaya siswa. Jadi, namanya harus berbeda, harus berbeda,” jelasnya.

​Pola sinergi ini secara khusus dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang komprehensif bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten/Kota yang tidak mampu diharapkan dapat dicakup sepenuhnya oleh beasiswa living cost dari daerah asalnya.

​”Untuk living cost-nya itu, kita minta bantuan kepada Kabupaten Kota untuk menanggung, terutama untuk yang tidak mampu. Jadi, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kota yang tidak mampu, dicover oleh biaya siswa living cost,” ungkap Dasmiah.

​Sinergi antara Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota ini merupakan perwujudan nyata komitmen Pemprov dalam menjamin bahwa aspek ekonomi tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi generasi muda Kaltim untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi.

“Melalui mekanisme kerja sama yang jelas ini, diharapkan beban finansial mahasiswa dan orang tua dapat berkurang secara signifikan, sehingga mereka dapat fokus pada prestasi akademik,” pungkasnya.

​Biro Kesra Setda Kaltim akan terus memonitor pelaksanaan beasiswa ini di tingkat Kabupaten/Kota serta memastikan koordinasi berjalan lancar agar seluruh mahasiswa Kaltim, terutama yang tidak mampu, dapat merasakan manfaat penuh dari program pendidikan gratis yang holistik ini.(ct/ADV/Diskominfo)