Dinkes Kaltim Fokus Jaga Mutu Layanan di Tengah Penyerapan Anggaran Rendah

Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur menyampaikan perkembangan terkait capaian program dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa tahun ini terdapat tambahan anggaran cukup signifikan seiring adanya kebijakan baru yang menempatkan Dinkes sebagai pengampu sejumlah kegiatan di seluruh rumah sakit daerah.

Ia menyebutkan, perluasan kewenangan tersebut membuat Dinkes Kaltim menangani berbagai kebutuhan strategis, terutama yang berkaitan dengan alat kesehatan serta layanan kesehatan Gratispol yang kini berada di bawah komando langsung dinas. Meski begitu, ia menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kualitas pelayanan, bukan semata mengejar besaran penyerapan anggaran.

“Penyerapan anggaran kami memang masih tergolong rendah. Namun arahan Pak Gubernur jelas, yang paling penting adalah mutu layanan harus baik,” ujar Jaya (1/12/2025).

Ia menegaskan bahwa pencapaian program lebih diutamakan dibanding mengejar angka penyerapan 100 persen. Selama sasaran program terpenuhi, maka penggunaan anggaran dianggap efektif.

Salah satu faktor utama yang membuat penyerapan anggaran belum maksimal adalah implementasi kerja sama layanan Poliklinik Gratis melalui BPJS Kesehatan. Program tersebut baru mulai berjalan pada Juli. Dampaknya, pembayaran layanan kesehatan tidak bisa dilakukan sejak awal tahun karena peserta baru resmi tercatat pada pertengahan tahun.

“Program ini baru dimulai pertengahan tahun, sehingga kami tidak dapat membayarkan layanan sejak Januari. Praktis hampir enam bulan tidak ada transaksi pembayaran,” jelasnya.

Jaya menambahkan bahwa pembayaran baru dapat dilakukan mulai Agustus hingga Desember, padahal kebutuhan anggaran untuk layanan tersebut telah disiapkan sejak Januari.

Ia memastikan bahwa meski penyerapan tidak penuh, program prioritas tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Dinas Kesehatan juga akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyerapan anggaran tahun berikutnya lebih optimal tanpa mengabaikan kualitas layanan.(ct/ADV/Diskominfo)