Penguatan Pariwisata Kaltim: Dispar Kaltim Gandeng 10 Mitra Kuatkan 105 Desa Wisata

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, meluncurkan strategi penyelamatan dan penguatan sektor pariwisata di tengah prediksi pemotongan anggaran yang signifikan pada tahun depan, diperkirakan mencapai hampir Rp 6 triliun.

Kepala Dispar Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa Dispar Kaltim mengusung “aliran optimis” dengan mengandalkan kolaborasi masif bersama berbagai stakeholder untuk menjamin program pengembangan daerah tetap berjalan.

“Kami harus kolaborasi karena aliran kita adalah aliran optimis, apa pun yang terjadi! Dispar harus maju,” tegas Ririn (16/11/2025).

​Strategi utama yang digariskan adalah melakukan sounding dan kerja sama formal dengan perusahaan pengampu, BUMN, dan lembaga keuangan di seluruh wilayah

Ririn menyampaikan, bahwa program ini fokus pada penguatan 105 desa wisata yang terdata secara akurat di Kaltim, sesuai dengan tugas yang diampu provinsi, yakni menguatkan desa wisata dari status berkembang menjadi desa wisata mandiri atau maju.

“Mengingat untuk tahun depan ada pengurangan anggaran yang cukup signifikan, jadi kami mengambil strategi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan.” tuturnya.

​Dispar Kaltim memastikan bahwa program upgrade desa wisata ini berjalan merata di tujuh kabupaten dan tiga kota yang menjadi prioritas. Melalui pemetaan yang cermat, setiap titik telah dipasangkan dengan mitra pengampu yang siap berkontribusi pada pengembangan sarana, prasarana, hingga tata kelola.

​Mitra strategis yang terlibat, antara lain:

• ​Bank Indonesia (BI) untuk wilayah Samarinda (termasuk proyek percontohan seperti Kampung Tenun).
• ​PLN Nusantara untuk Balikpapan.
• ​BI Balikpapan untuk Penajam Paser Utara (PPU).
• ​PT Kideco untuk Kabupaten Paser.
• ​Indominco untuk Kutai Kartanegara (Kukar).
• ​PT Bayan Group untuk Kutai Barat.
• ​Bank Kaltim untuk Mahakam Ulu (Mahulu).
• ​PT Indexim untuk Kutai Timur (Kutim).
• ​Pupuk Kaltim untuk Bontang.
• ​Berau Coal untuk Berau.

​Ririn menjelaskan, total 105 desa wisata yang tersebar di Kaltim terdiri dari berbagai kategori, mulai dari rintisan, berkembang, hingga maju.

“Tugas provinsi saat ini adalah mengawal desa-desa yang berada di kategori berkembang agar naik kelas menjadi maju. Sementara tugas desa wisata rintisan ke berkembang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, dan dari maju ke mandiri menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf),” jelasnya.

​Program kolaborasi ini tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek tata kelola yang sering menjadi kendala utama. Dispar Kaltim memastikan bahwa pengelolaan tetap berada di tangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

​”Pengelolaan tetap di Pokdarwis, tapi kita membersamai [mendampingi] to, Mas? Kita bersama Dispar kabupaten/kota membimbing, memonitor, dan mengadakan standardisasi atau asesmen,” jelas Ririn.

​Melalui kerja sama, Dispar akan menggandeng akademisi untuk memperkuat tata kelola, penyusunan struktur organisasi, visi, dan misi Pokdarwis.

“Misalnya, dalam pengembangan Kampung Tenun, BI akan fokus pada desain dan sarpras, sementara Dispar akan fokus pada pembinaan,” tukas Ririn.

​Program ini ditargetkan mampu menghasilkan progres peningkatan status desa wisata setiap lima tahun, dengan harapan semakin banyak desa yang mencapai kategori maju dan mandiri hingga tahun 2029, menjadikan Kaltim sebagai destinasi unggulan di Indonesia.(ct/ADV/Diskominfo)