Efisiensi Total Kaltim: Rp2 T Prioritas Pendidikan dan Kesehatan

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026 setelah melalui serangkaian pembahasan intensif.

Penetapan ini dilakukan di tengah tantangan besar berupa defisit anggaran yang substansial. Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa keputusan ini menuntut langkah-langkah efisiensi yang ketat di seluruh lini pemerintahan demi memastikan keberlangsungan program prioritas dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam keterangannya di Samarinda, Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa rancangan APBD 2026 menghadapi kekurangan anggaran yang signifikan, yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp 6 triliun.

Defisit ini memicu perlunya pengetatan anggaran secara mendalam di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah awal yang diambil adalah efisiensi besar-besaran terhadap belanja yang dianggap non-prioritas atau tidak terlalu mendesak.

​“Kekurangannya banyak sekali, kurang lebih 6 triliun. Tadi malam sudah kami tetapkan postur anggarannya,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud (3/12/2025).

Dirinya menggarisbawahi urgensi penyesuaian anggaran tersebut.
​Upaya efisiensi dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemangkasan belanja-belanja non-prioritas, termasuk pengurangan drastis pada pos anggaran untuk kegiatan makan minum serta perjalanan dinas.

Lebih lanjut, Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa OPD-OPD diinstruksikan untuk melakukan perampingan kegiatan yang sangat signifikan. Perampingan ini bahkan mencapai angka yang mengejutkan, yakni 66% dari total kegiatan OPD.

​“OPD-OPD semuanya dirampingkan. Perampingannya sampai dengan lebih 50%, bahkan mencapai 66%,” tegas Rudy.
​
Meskipun terjadi pemangkasan anggaran yang substansial, yang menyebabkan total APBD turun signifikan dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 15,15 triliun, Gubernur Rudy Mas’ud memastikan bahwa seluruh standar pelayanan minimum (SPM) untuk masyarakat Kalimantan Timur tetap akan berjalan dengan baik dan normal.

Bahkan, ia menyebutkan bahwa beberapa sektor vital justru akan ditingkatkan alokasinya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

​Menurut Gubernur, dua program utama yang menjadi prioritas tak terbantahkan Pemerintah Provinsi Kaltim di tahun 2026 adalah Pendidikan dan Kesehatan.

Fokus ini diwujudkan melalui pengalokasian anggaran yang besar untuk kedua sektor tersebut, yang totalnya mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Anggaran ini juga menjamin keberlanjutan program-program pro-rakyat yang sudah berjalan, seperti program kuliah gratis Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan SPP gratis.

​“Gratis UKT tetap jalan, jangan ragu. Porsi anggarannya sudah ada. Kalau saya tidak salah, sekitar untuk program gratis SPP itu, untuk pendidikan dan kesehatan kurang lebih sekitar 2 triliun lebih,” jelasnya.

Dirinya memastikan janji Pemprov Kaltim kepada pelajar dan mahasiswa tetap terpenuhi.

​Selain pendidikan dan kesehatan, Pemerintah Provinsi juga berupaya keras untuk memastikan infrastruktur pelayanan dasar tetap dapat dimaksimalkan.

Sementara itu, seluruh kegiatan dan program di luar tiga sektor tersebut, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar, terpaksa harus dipangkas secara ketat.

Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf atas hal-hal yang tidak terakomodir. Ia berharap kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah bijak dalam mengelola keuangan daerah di tengah keterbatasan.

​“Saudara-saudaraku semuanya, kalau misalkan ada hal-hal yang belum terakomodir, mohon dimaafkan. Tetapi seluruh standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kalimantan Timur, semuanya alhamdulillah mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan baik dan normal,” pungkas Rudy Mas’ud.

Diakhir, dirinya menekankan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi yang utama.(ct/ADV/Diskominfo)