Kaltim Jalin PKS 4 Bank Besar untuk Akselerasi Program Gratispol Administrasi Kepemilikan Rumah MBR

Samarinda – Hambatan finansial awal seringkali menjadi tembok penghalang bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mewujudkan impian memiliki hunian sendiri.

Biaya administrasi, notaris, dan provisi bank yang menumpuk di muka, bahkan bisa mencapai Rp10 juta, menjadi tantangan terbesar.

Merespons isu krusial ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera), mengambil langkah strategis dengan meluncurkan dan mengakselerasi program Gratispol (Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah).

Program ini dirancang untuk memberikan subsidi penuh atas biaya non-harga jual unit, memastikan MBR dapat mengakses rumah layak tanpa beban biaya awal.

​Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Permukiman (Perkim) PUPR-Pera Kaltim, Sidiq Prananto Sulistyo, menjelaskan bahwa program ini adalah prioritas Pemprov yang langsung menyasar jantung masalah kepemilikan rumah bagi MBR.

Meskipun program gratis pembiayaan ini secara resmi telah dimulai pada tahun anggaran 2025 dengan target alokasi untuk 1.000 pemohon, namun pelaksanaan di lapangan masih mengalami penyesuaian.

Sidiq menyebutkan, sejauh ini baru sekitar 140 pemohon yang berhasil diproses. Keterbatasan ini disebabkan oleh kebijakan anggaran perubahan 2025, yang hanya mengakomodir pemohon yang terhitung mulai bulan Juli 2025.

​Sidiq Prananto Sulistyo secara detail memaparkan mekanisme unik program Gratispol yang mengedepankan sinergi ketat dengan sektor perbankan.

Pemprov Kaltim tidak mencari calon penerima bantuan secara mandiri. Sebaliknya, semua calon penerima bantuan diidentifikasi sebagai debitur yang sudah memenuhi syarat dan telah melakukan akad perjanjian kredit dengan pihak perbankan.

“Sampai sekarang ini kami dapat info dari perbankan karena semua yang sifatnya calon penerima bantuan itu adalah yang sudah melakukan akad perjanjian dengan perbankan terkait masalah pengajuan kredit. Jadi kami tidak mencari orangnya sendiri,” ujar Sidiq (2/12/2025).

​Pemprov Kaltim sendiri telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat bank besar, yaitu Mandiri, Bank Kaltimtara, BTN Konvensional, dan BTN Syariah.

“Kami berharap kerja sama ini dapat segera disusul oleh Bank BRI dan BNI. Data yang diajukan untuk mendapatkan bantuan Gratispol adalah data yang secara resmi diserahkan oleh perbankan-perbankan tersebut,” jelasnya.

Hal ini memastikan bahwa sasaran program adalah debitur yang telah lolos verifikasi bank, yang memang mengajukan program perumahan pusat seperti Rumah Subsidi, kategori rumah yang ditujukan untuk MBR.

​Selain syarat telah berakad dengan bank, Pemprov Kaltim menerapkan satu syarat mutlak lain, yaitu kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kaltim.

Sidiq mengungkapkan bahwa syarat KTP ini bersifat final karena program ini didanai oleh APBD Kaltim untuk warganya. Akibatnya, terdapat sekitar 7 hingga 8 pemohon yang teridentifikasi bukan ber-KTP Kaltim yang terpaksa ditolak pengajuannya.

​Melihat antusiasme dan kebutuhan yang tinggi, Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen fiskal yang luar biasa untuk tahun anggaran 2026.

Sidiq memastikan, meskipun ada isu efisiensi anggaran secara umum, program prioritas Gubernur ini tetap akan terlindungi anggarannya. Target untuk tahun 2026 ditetapkan ambisius, yaitu memfasilitasi 2.000 pemohon.

“Jadi insyaallah 2.000 pemohon target untuk 2026 akan tetap ter-cover pembiayaannya,” tegas Sidiq.

Harapannya, dengan adanya program yang menjamin gratis biaya administrasi kategori sampai Rp10 juta ini, daya beli masyarakat terhadap perumahan subsidi akan meningkat signifikan.

“Sekaligus mendorong para developer penyedia perumahan subsidi untuk semakin aktif berinvestasi di Kaltim,” pungkasnya.(ct/ADV/Diskominfo)