Krisis Perangkat Keras dan Tantangan Digitalisasi Pelayanan Bagi Disdukcapil Kutim

Kaltimpedia, Kutai Timur – Transformasi digital dalam pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menghadapi kendala serius pada aspek perangkat keras.

Sebagian besar komputer dan perangkat elektronik yang digunakan oleh petugas mulai mengalami kerusakan karena masa pakai yang sudah habis.

Hal ini mengganggu kinerja verifikator dan operator di garis depan pelayanan masyarakat.​

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri melalui aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) juga membawa tantangan tersendiri.

Petugas mengeluhkan daya tahan beberapa perangkat yang dianggap kurang tangguh untuk penggunaan intensif setiap hari.

Kerusakan perangkat ini sering kali menyebabkan antrean panjang karena proses input data menjadi terhambat.​

“Semua komputer pelayanan di depan juga komputer. Sementara kita belinya harus TKDN kan? TKDN itu loh tiga tahun rontok,” ungkap Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah.

Kebutuhan akan alat perekaman portabel cadangan juga mendesak namun sulit terealisasi karena keterbatasan anggaran.

Jika terjadi kerusakan pada satu unit alat, proses pelayanan di suatu kecamatan bisa berhenti total selama berhari-hari. Pihak dinas terkait telah mengajukan permohonan pengadaan alat baru, namun jumlah yang disetujui sangat jauh dari harapan.​

Selain melayani perekaman di sekolah, alat portabel tersebut sangat dibutuhkan untuk menjangkau warga penyandang disabilitas.

Petugas harus melakukan kunjungan rumah ke rumah (home visit) bagi mereka yang tidak mampu secara fisik untuk datang ke kantor.

Tanpa alat yang memadai, hak-hak warga rentan ini untuk mendapatkan identitas menjadi terabaikan.

​”Kalau kita mintanya 10, paling di-acc empat atau tiga, kan susah. Sepertiga, setengah. Jadi kalau ada yang rusak, itu kan harus diganti dulu,” bebernya.​

Tantangan anggaran tahun depan diprediksi akan jauh lebih berat dibandingkan tahun ini. Beberapa program inovasi kemungkinan besar akan dihentikan sementara demi menjaga fungsi pelayanan dasar tetap berjalan.

Para staf di lapangan merasa pusing memikirkan bagaimana cara mempertahankan standar pelayanan di tengah krisis sarana ini.

​Beberapa narasumber bahkan bercanda ingin mutasi ke bagian lain demi menghindari tekanan dalam mengurus masalah pelayanan yang semakin pelik.

Namun, di balik itu semua, terdapat harapan besar agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada ketersediaan sarana fisik digital di tingkat kecamatan.

Pelayanan publik yang prima tidak mungkin terwujud tanpa dukungan teknologi yang andal.

​”Enggak tahu kami untuk program-program ini, inovasi-inovasinya terhambat. Makanya kalau ada mutasi, senang sekali saya, karena enggak pusing urusin masyarakat,” pungkasnya. (ADV)