Negara Pastikan Konektivitas Papua Tetap Terlindungi, Bandara Beoga, Koroway Batu, dan Bandara Iwur Mulai Dibuka

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memberikan perhatian serius terhadap stabilitas keamanan di Papua pasca-insiden penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation di rute Tanah Merah – Danawage/Koroway Batu.

Aksi gangguan keamanan tersebut sempat memicu penutupan sementara 11 bandara di wilayah Papua serta menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Merespons hal tersebut, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa negara tidak akan menoleransi segala bentuk ancaman terhadap objek vital nasional.

Dalam Rapat Koordinasi bertajuk “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” di Jakarta, Jumat (20/2/2026), pemerintah menyatakan telah melakukan evaluasi total.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan posisi pemerintah yang tetap solid dalam menjaga kedaulatan di tanah Papua.

“Negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat. Penutupan sementara sejumlah bandara adalah langkah preventif untuk memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi penguatan pengamanan oleh TNI dan Polri,” ujar Purwito menyampaikan arahan Menko Polkam.

Kabar baik muncul dari hasil koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, hingga BIN. Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali Bandara Koroway Batu, Bandara Beoga, dan Bandara Iwur secara bertahap.

Langkah ini diambil setelah otoritas keamanan menyatakan pengamanan di titik-titik tersebut telah memadai. Pembukaan kembali ini dinilai krusial guna memastikan konektivitas tetap terjaga, distribusi logistik tidak terhenti, dan pelayanan publik—terutama fasilitas kesehatan—kembali berjalan normal.

“Negara hadir dan bekerja untuk memastikan Papua tetap aman. Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama pembangunan dan penguatan konektivitas di Papua,” tambah Purwito.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa aparat keamanan akan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap siapa pun pelaku yang mengganggu fasilitas umum sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan yang bertujuan memecah belah persatuan.

Stabilitas di Papua dipandang bukan hanya soal keamanan fisik, melainkan fondasi bagi keberlanjutan pembangunan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(rls/mn)