Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum 2026 Diluncurkan Pemprov bersama Kejati Kaltim

SAMARINDA – Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum jenjang SMA/SMK/MA/SLB (Tuna Daksa) tingkat Provinsi tahun 2026 diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kejaksaan Tinggi Kaltim, Selasa (7/4/2026) dengan niat memperkokoh posisinya sebagai pionir dalam pendidikan karakter berbasis hukum bagi generasi muda.

Kegiatan yang digelar di Ruang Kersik Luway, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim ini merupakan kolaborasi tahun ke-7 antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Peluncuran dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H.

Kajati Kaltim Supardi dalam arahannya menekankan bahwa pembinaan pelajar melalui peningkatan kesadaran hukum adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia menilai, pemahaman hukum sejak dini akan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab yang kuat pada diri siswa.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir pelajar-pelajar sadar hukum yang tidak hanya memahami aturan, tetapi mampu menjadi agen perubahan dan teladan nyata di tengah masyarakat,” tegas Supardi di hadapan para kepala sekolah dan akademisi yang hadir.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Arih Franata Filipus Sembiring, yang hadir mewakili Gubernur, memberikan apresiasi tinggi. Ia menyebut program ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi emas yang cerdas secara akademik sekaligus berintegritas.

“Duta pelajar yang terpilih nantinya tidak boleh hanya menjadi simbol atau pajangan. Mereka harus menjadi pelopor gerakan sadar hukum, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat luas,” ungkapnya.

Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan rasa bangganya atas konsistensi pelaksanaan program ini. Sejak dimulai tujuh tahun lalu, Kaltim tetap menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan duta pelajar dengan fokus spesifik pada kesadaran hukum secara masif.

“Program ini sudah memasuki tahun ke-7 dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Harapan kami, kegiatan ini terus berkembang sebagai gerakan kolektif untuk menanamkan budaya sadar hukum di kalangan milenial dan Gen Z,” jelas Armin.

Peluncuran ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring), yang diikuti oleh wakil kepala sekolah serta pembina OSIS dari seluruh penjuru Kaltim. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti perwakilan PWI Kaltim, akademisi, dan jajaran Kejari Samarinda menunjukkan dukungan lintas sektoral terhadap program ini.

Pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum 2026 bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah edukasi untuk mencetak agen perubahan yang mampu membawa dampak positif. Dengan partisipasi aktif dari sekolah-sekolah di 10 kabupaten/kota, Kaltim optimis mampu meminimalisir pelanggaran hukum di kalangan remaja sekaligus memperkuat fondasi hukum nasional dari bangku sekolah.(kp/mn)