Kaltimpedia
Beranda Advetorial Jawab Tantangan Reformasi, Pemkab Kukar Gelar Bimtek Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

Jawab Tantangan Reformasi, Pemkab Kukar Gelar Bimtek Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

Sekda Kukar Sunggono saat menyampaikan sambutan dalam Bimtek tersebut.

Kaltimpedia.com, Tenggarong — Maksimalkan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar bimbingan teknis jabatan fungsional analisis kebijakan. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, berkat kerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) di ruang serba guna kantor Bupati Kukar pada Selasa (25/10/2022).

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono. Ia mengatakan, jabatan fungsional analisis kebijakan tidak hanya sekadar merespon usulan kebijakan yang diberikan atau mengusulkan solusi terhadap krisis yang muncul dari waktu ke waktu.

Tetapi seorang analis kebijakan harus mampu mengantisipasi dan tidak pernah menjadi sumber daya intelektual yang gagal dalam melihat masa depan.

“Analis kebijakan merupakan radar yang memberi petunjuk terhadap perjalanan pemerintahan. Tidak hanya bertindak reaktif, juga harus bekerja secara proaktif, karena pemerintah perlu untuk selalu merebut dan mempertahankan kepercayaan publik dengan memberikan semakin banyak pilihan, demokrasi dan transparansi,” kata Sunggono.

Penyederhanaan birokrasi memaksa untuk dapat beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Jabatan administrasi yang semula berfokus pada fungsi manajerial telah bertransformasi menjadi jabatan fungsional yang mengedepankan keterampilan dan keahlian.

Jabatan ini juga menjadi harapan baru bagi pemerintah dalam menjawab tantangan pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan.

“Keberadaan analis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah dan seluruh elemen-elemen pengambil kebijakan di dalamnya,” imbuhnya.

Kemudian, kompetensi analisis dan kompetensi politis merupakan dua kompetensi pokok yang menjadi standar kompetensi analis kebijakan. Seorang analis kebijakan harus memiliki kemampuan memproduksi rekomendasi dengan kualitas yang baik.

“Dan juga mampu menjual ide tersebut untuk dapat dibeli oleh decision maker,” tutupnya. (Dha/Adv)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan