Soal Rencana Kenaikkan Biaya Haji 2023, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Kemenag RI Terbuka dan Detail Variabel Kenaikkan
Samarinda, Kaltimpedia.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI berencana menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada 2023 hingga hampir dua kali lipat.
Rencana kenaikkan itu dilontarkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat Komisi VII DPR RI pada Kamis (19/1/2023) lalu. Beban masing-masing calon haji ditaksir melonjak dari Rp 39,8 juta menjadi Rp 69,1 juta.
Menanggapi hal tersebut, jajaran DPRD Kaltim tegas menolak kebijkan yang tengah menyesuaikan aturan Kerajaan Arab Saudi tersebut. Penolakan ini salah satunya disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.
Baca Juga:
Politisi asal Partai Golkar itu menyebut, pemerintah seharusnya mampu mencari opsi lain daripada harus menaikkan biaya haji. Untuk wacana kenaikan-kenaikan biaya haji, dia meminta pemerintah harus terbuka. Mulai detail kenaikannya hingga apa saja variabel biayanya.
Menurut Tiyo sapaanya, Pemerintah Pusat harus terbuka dan transparan mengenai kenaikan dana haji ini. Ia sebutkan ini bukan perkara dinaikkan atau diturunkan, kendati menyesuaikan harga yang saat ini berlaku.
“Kalau bisa diturunkan, mengapa tidak? Diturunkan dong,” katanya Rabu (25/1/2023).
Baca Juga:
Akan hal tersebut, Tiyo meminta Kemenag RI mampu melakukan penyesuaian, meski ada aturan dari Arab Saudi yang memberlakukan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Kemenag RI mengklaim perubahan ongkos haji itu mempertimbangkan lonjakan biaya perjalanan ke Tanah Suci. Menag beralasan jika ada kebijakan baru dari Arab Saudi. Biaya masyair atau layanan transportasi dari Mekkah ke Arafah misalnya, jika dirupiahkan mencapai Rp 22,7 juta per orang dibanding perhitungan selama ini hanya Rp 6,2 juta. (fa/adv/dprdkaltim)
Baca Juga:
Artikel Terkait
