Banjir Samarinda Rugikan Petani, DPRD Samarinda Minta Pemkot Alokasikan Dana Darurat Imbas Gagal Panen

SAMARINDA – Bencana banjir yang melanda kawasan Lempake, Samarinda, baru-baru ini meninggalkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi para petani. Sedikitnya 50 hektare lahan pertanian di Lempake dilaporkan terancam gagal panen akibat terendam air.

Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendesak Pemerintah Kota untuk segera mencairkan dana tanggap darurat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dirinya menekankan bahwa penyaluran bantuan tidak perlu menunggu proses birokrasi panjang karena status tanggap darurat sudah ditetapkan secara resmi.

“Status tanggap darurat sudah ada. Artinya, dana APBD bisa digunakan langsung untuk membantu korban, termasuk para petani yang mengalami gagal panen. Saya akan berkoordinasi langsung dengan Kalak BPPD agar penanganannya tepat sasaran,” ujar Abdul Rohim.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dana tanggap darurat memiliki cakupan luas dalam penggunaannya. Menurutnya, dana tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur dan properti warga yang rusak, melainkan dana ini juga bisa dimanfaatkan untuk membantu sektor pertanian yang terdampak langsung oleh bencana.

Namun, Abdul Rohim menegaskan bahwa agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat, diperlukan laporan kerusakan yang berjenjang. Laporan tersebut dimulai dari tingkat RT, kemudian diteruskan ke kelurahan, dan akhirnya ke pihak kecamatan.

“Semua warga yang terdampak, khususnya petani, harus mendapatkan bantuan. Dana sudah tersedia, tinggal bagaimana verifikasi datanya bisa dipercepat agar segera dicairkan,” jelasnya.

Politikus Partai PKS ini mengakui bahwa saat ini memang belum ada pos anggaran khusus dalam APBD untuk mengatasi kerugian akibat gagal panen. Namun, dirinya menegaskan bahwa dana darurat yang ada tetap dapat dimanfaatkan secara fleksibel untuk meredam dampak ekonomi yang timbul.

“Yang terpenting adalah tidak ada warga yang dibiarkan menanggung sendiri dampak dari bencana. Kehadiran pemerintah di tengah situasi seperti ini sangat dibutuhkan,” demikian Abdul Rohim. (adv)