BPSDM Kaltim Dorong ASN Adaptif Menghadapi Keterbatasan Anggaran

Samarinda – Sinyal mengenai penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang telah memicu kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebagai respons proaktif, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim tekanan fiskal harus dijawab daerah dengan penguatan kreativitas, inovasi, dan efisiensi tata kelola untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal dan pembangunan daerah tidak terhambat.

​Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP, menyampaikan bahwa tekanan fiskal nasional yang diprediksi semakin ketat, terutama pada tahun 2026, merupakan tantangan yang tidak terhindarkan.

Bagi Kaltim, yang selama ini mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam sebagai komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), potensi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) ini menjadi isu yang sangat sensitif dan mendesak.

“Penurunan dana transfer dari pusat menuntut pemerintah daerah untuk semakin kreatif, adaptif, dan inovatif. Kita harus memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, tetap berjalan optimal meskipun fiskal sedang tertekan,” ujar Nina Dewi.

​Nina Dewi menambahkan, situasi ini memberikan mandat baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Pemerintah daerah harus segera memperkuat inovasi kebijakan, melakukan efisiensi governance, dan meningkatkan kolaborasi antar sektor untuk menemukan alternatif pembiayaan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Ia mencontohkan, inovasi harus mencakup percepatan digitalisasi layanan untuk menekan biaya operasional. Melalui kegiatan yang meningkatkan wawasan ASN agar diharapkan dapat makin luas terkait membuat alternatif pembiayaan, perencanaan adaptif, dan strategi mempertahankan kualitas layanan.

Tujuannya adalah mengubah ancaman fiskal menjadi peluang untuk kemandirian fiskal daerah.

​Sebab menurut Nina proyeksi tantangan fiskal 2026 yang diwarnai oleh ketidakpastian global dan dinamika ekonomi nasional.

“Yang mana solusi bagi daerah penghasil seperti Kaltim adalah menggeser fokus dari ketergantungan pusat ke penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Strategi kunci yang ditawarkan meliputi efisiensi belanja pemerintah dengan memprioritaskan anggaran pada belanja produktif, serta mendongkrak pendapatan dari sektor non-ekstraktif.

Dirinya juga menekankan pentingnya digitalisasi pajak daerah dan pengembangan investasi di sektor pariwisata dan industri pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi.

Hal ini, menurut dia, sangat relevan dengan konteks Kaltim sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kaltim memiliki peluang unik untuk menarik investasi dan mengoptimalkan retribusi dari kegiatan ekonomi baru yang tumbuh di sekitar IKN,” imbuh Nina.

Oleh karena itu, efisiensi belanja harus diimbangi dengan belanja modal yang cerdas dan berorientasi pada pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas IKN.

Maka itu, kata Nina, dengan pengelolaan fiskal yang adaptif, Kaltim dapat mengubah tekanan menjadi daya dorong untuk mencapai kemandirian ekonomi, sehingga kebijakan dari pusat tidak lagi menjadi variabel penentu utama pembangunan daerah.

Diakhir, Nina Dewi, menegaskan bahwa tantangan fiskal bukanlah akhir dari pembangunan, melainkan awal dari fase baru kemandirian.

“Diharapkan, ilmu dan strategi yang didapat dari ekonom nasional akan segera diimplementasikan menjadi kebijakan daerah yang kreatif dan berorientasi pada hasil,” tutupnya.

Dengan komitmen ASN untuk adaptif dan inovatif, Kaltim optimis dapat menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan, menjadikan Kaltim contoh daerah yang tangguh menghadapi tekanan fiskal nasional.(ct/ADV/Diskominfo)