BPSDM Kaltim Entitas Pertama Pelaksanaan Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital

SAMARINDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat terkait maraknya penipuan digital yang mencatut nama instansi tersebut. Modus penipuan ini bahkan telah memakan korban dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat penegak hukum dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Vincentius Samadi Ponco Putro, saat mewakili Kepala Disdukcapil Kaltim dalam kegiatan Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Aula II BPSDM Kaltim, Rabu (14/1/2026).

WASPADA PENIPUAN VIA WHATSAPP

Vincentius mengungkapkan bahwa oknum tidak bertanggung jawab kerap menghubungi calon korban melalui pesan singkat (WhatsApp) atau telepon untuk meminta aktivasi IKD secara ilegal.

“Ini saya tegaskan, baru-baru ini di Kaltim, seorang ASN kehilangan tabungan Rp150 juta gara-gara aktivasi IKD dari pihak tidak bertanggung jawab. Begitu juga ada oknum polisi yang kehilangan Rp500 juta. Disdukcapil Kaltim tidak pernah menghubungi siapapun secara pribadi untuk aktivasi IKD,” tegas pria yang akrab disapa Vincen tersebut.

Ia menjelaskan, rasa trauma akibat penipuan inilah yang menjadi salah satu pemicu rendahnya animo masyarakat untuk beralih ke identitas digital. Saat ini, capaian aktivasi IKD di Kaltim baru menyentuh angka 7,24%, masih jauh dari target nasional sebesar 30%.

Padahal, IKD memiliki manfaat vital untuk mempermudah akses pelayanan publik. Di Balikpapan, misalnya, warga kini wajib memiliki IKD untuk pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kebijakan serupa direncanakan akan merambah Samarinda, khususnya untuk pembayaran retribusi air minum (PDAM) hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PERMINTAAN KHUSUS BPSDM KALTIM

Sosialisasi kali ini terasa istimewa karena merupakan special request dari Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi. Ia ingin memastikan seluruh elemen di instansinya, mulai dari ASN, petugas keamanan, hingga tenaga kebersihan, memiliki identitas digital yang sah dan aman.

“Selama ini Disdukcapil Kaltim cukup aktif sosialisasi di pameran-pameran, tapi kali ini kami meminta khusus agar seluruh staf BPSDM bisa memiliki IKD,” kata Nina Dewi.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta. Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, menceritakan pengalamannya harus mendaftar hingga tiga kali karena kendala jaringan internet. Meski harus mengantre panjang di empat meja aktivasi yang disediakan, ia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPSDM yang menangkap peluang ini. Kegiatan ini sangat penting bagi kami para ASN untuk mendukung tata kelola digital,” ujar Jauhar.

Dengan langkah jemput bola ini, Disdukcapil Kaltim berharap kepercayaan masyarakat kembali meningkat sehingga target digitalisasi kependudukan dapat segera tercapai dengan aman tanpa rasa takut akan penipuan.(mje/mn)