Darlis Minta Pemerintah Gencarkan Komunikasi dengan Pengusaha Demi Kesejahteraan Buruh

Kaltimpedia.com, Samarinda — Peringatan Hari Buruh Internasional menjadi momentum penting untuk kembali menyoroti isu kesejahteraan tenaga kerja. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai bahwa kondisi buruh saat ini masih belum mencapai standar kelayakan dan meminta pemerintah lebih aktif berdialog dengan pelaku usaha guna mencari solusi nyata.

“Kesejahteraan buruh kita sekarang masih di bawah standar. Kami berharap agar pemerintah bisa berkomunikasi lebih intensif kepada para pengusaha kita agar bisa mencari solusi sehingga kesejahteraan buruh bisa meningkat. Harapan kita begitu,” ujar Darlis, Rabu (30/04/2025).

Menurut legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, peningkatan pendapatan buruh harus menjadi agenda bersama yang diperjuangkan secara sinergis oleh pemerintah dan pengusaha. Ia menekankan bahwa peningkatan penghasilan pekerja tidak boleh membebani sektor usaha, sehingga efisiensi pada sisi produksi juga harus diupayakan.

“Pertama adalah komponen pendapatan buruh harus ditingkatkan. Seiring dengan itu, agar komponen pendapatan buruh bisa ditingkatkan, maka biaya-biaya kos produksi para pengusaha kita juga harus ditekan. Seperti misalnya memperpendek birokrasi perizinan, kemudian menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu, yang menjadi beban pengusaha. Kalau itu berhasil kita tekan, maka bisa dilarikan untuk peningkatan pendapatan para buruh. Struktur pendapatannya bisa ditingkatkan,” jelasnya lebih lanjut.

Ia mengingatkan bahwa selama pengusaha masih dibebani biaya-biaya non-produktif seperti birokrasi rumit dan pungutan tambahan yang tidak relevan, maka upaya menaikkan upah akan terhambat. Karena itu, peran pemerintah sebagai fasilitator sangat diperlukan.

“Kalau biaya-biaya yang non-operasional itu bisa kita hilangkan, bisa kita tekan serendah mungkin dari pemerintah, misalnya memotong rantai birokrasi, maka itu bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan struktur pendapatan buruh. Harapan kita seperti itu,” katanya.

Darlis juga menekankan pentingnya adanya kompensasi kebijakan antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan meringankan beban pengusaha, pemerintah dapat mendorong peningkatan upah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Jadi ada kompensasi antara pemerintah dan perusahaan. Misalnya biaya pengurusan segala macam itu ditekan serendah mungkin, kemudian near cost misalnya kan? Nah kompensasinya adalah struktur pendapatan buruh ditambah, maka kesejahteraan buruh akan menaik. Harapan kita seperti itu,” pungkasnya.

(DPRDKaltim/Adv).