Dispar Kaltim Dorong Penguatan Desa Wisata Lewat Pendampingan Berkelanjutan

Samarinda – Pemprov Kalimantan Timur terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai salah satu fondasi pariwisata berbasis masyarakat. Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Restiawan Baihaqi, menyebut saat ini terdapat sekitar seratus desa wisata di Kaltim dengan beragam status perkembangan mulai dari kategori berkembang, maju, hingga populer.

“Tahun lalu, salah satu desa wisata dari Balikpapan masuk 30 besar dari lebih dari 6.000 desa wisata se-Indonesia. Tahun depan kami akan mengajukan lagi, sambil memperkuat kualitas desa wisata tersebut,” ujar Baihaqi (24/11/2025).

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi sekaligus pembuktian bahwa desa wisata Kaltim mampu bersaing di level nasional.

Namun, di sisi infrastruktur, Restiawan menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Dispar. “Untuk infrastruktur, memang bukan ranah kami. Itu bagian dari OPD lain. Tetapi kami selalu menyampaikan lewat forum rapat agar kebutuhan jalan, fasilitas dasar, dan pendukung lainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan desa wisata,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pengembangan desa wisata tidak selalu bergantung pada anggaran proyek fisik. Justru, pembinaan sosial dan peningkatan kapasitas warga menjadi kunci keberlanjutan.

“Meski tidak selalu ada anggaran khusus, pengembangan desa wisata tetap bisa berjalan melalui edukasi, diskusi, dan pendampingan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai lokomotif, sementara komunitas atau kelompok sadar wisata bergerak mengembangkan desanya,” tegasnya.

Pendampingan ini mencakup berbagai aspek praktis, mulai dari pembenahan homestay, peningkatan kebersihan, pelayanan wisata, hingga kesiapan tata kelola masyarakat lokal. Restiawan mengatakan, semangat swadaya dan partisipasi warga desa menjadi faktor penentu.

“Jika ada anggaran, tentu akan membantu. Namun tanpa anggaran pun, pendampingan tetap dilakukan. Karena pada akhirnya, desa wisata yang hidup adalah desa yang mampu mengelola potensinya sendiri dengan dukungan pemerintah,” pungkasnya.(ct/ADV/Diskominfo)