DPRD Kaltim Desak Evaluasi Keadilan Insentif Guru di Tengah Polemik Gaji Sekolah Internasional
Kaltimpedia.com, Samarinda – Sorotan publik terhadap tingginya gaji guru di Sekolah Terpadu Loa Bakung, yang mencapai Rp15 juta per bulan ditambah tunjangan Rp5 juta, memicu perbincangan luas soal ketimpangan kesejahteraan pendidik. Menanggapi hal itu, DPRD Kalimantan Timur mendorong agar polemik ini dijadikan titik tolak untuk mengevaluasi sistem insentif guru secara menyeluruh.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik tak seharusnya hanya tertuju pada sekolah dengan label internasional. Menurutnya, masih banyak guru di pelosok daerah yang berjuang di tengah keterbatasan namun belum mendapat perhatian yang setimpal.
“Memang, guru di sekolah internasional memiliki beban dan kualifikasi yang berbeda. Tapi jangan lupakan guru-guru di daerah terpencil yang bertugas dengan kondisi minim fasilitas. Mereka juga layak mendapat penghargaan dalam bentuk insentif yang manusiawi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi kesenjangan sosial antarpendidik yang bisa muncul jika ketidakadilan ini terus dibiarkan. Dalam beberapa kasus, guru di daerah bahkan belum menerima insentif selama berbulan-bulan.
“Kalau bicara keadilan, maka kita tidak bisa hanya lihat nominal gaji. Kita juga harus lihat konteks dan tantangan yang dihadapi masing-masing guru,” tegasnya.
Lebih lanjut, Darlis mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan insentif guru yang lebih merata dan berbasis kebutuhan lapangan, bukan semata-mata jenis atau status sekolah.
“Kesejahteraan guru harus dijadikan bagian dari sistem pendidikan yang sehat, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan sesaat bagi sekolah-sekolah unggulan,” jelasnya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat dilakukan agar tak lagi terjadi disparitas mencolok antara guru di pusat kota dan mereka yang mengabdi di wilayah terluar. Menurutnya, pendidikan yang merata hanya bisa dicapai jika kesejahteraan pendidik juga diperhatikan secara adil.
“Jika ingin pemerataan pendidikan berjalan, maka kesejahteraan guru di semua lini harus jadi prioritas,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)
Join Group Wa Kami Kaltimpedia.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now