DPRD Kaltim Soroti Layanan Perbankan di Daerah Terpencil, Dorong Pengawasan dan Inovasi Digital

Kaltimpedia.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas berbagai persoalan di sektor perbankan yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (25/4/2025) di ruang rapat Gedung E lantai 1, Kantor DPRD Kaltim.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel dan Yenni Eviliana. Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II juga hadir, termasuk Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle, Wakil Ketua Sapto Setyo Pramono, serta para perwakilan fraksi seperti Ketua Fraksi PAN-Nasdem, Sigit Wibowo, Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, dan Wakil Ketua Fraksi PKS, Subandi.

Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti sejumlah isu yang muncul dari masyarakat, terutama terkait layanan perbankan yang dinilai belum merata. Keluhan masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil, menjadi perhatian serius. DPRD menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap lembaga keuangan agar pelayanan yang diberikan benar-benar menjamin kenyamanan dan keamanan nasabah.

“Kita ingin memastikan bahwa layanan perbankan di Kaltim-Kaltara berjalan optimal, adil, dan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat,” ujar Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas.

Wakil Ketua DPRD, Ekti Imanuel, menambahkan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, bank dituntut untuk lebih adaptif dalam menyediakan layanan digital. Hal ini penting agar masyarakat di pelosok tidak tertinggal dalam akses terhadap layanan keuangan.

“Bank harus adaptif dengan era sekarang. Jangan sampai warga kita di pedalaman kesulitan mendapatkan layanan keuangan hanya karena keterbatasan akses,”tegas Ekti.

RDP ini diharapkan menjadi momentum awal bagi terbangunnya koordinasi lebih intens antara DPRD Kaltim dan pihak perbankan. DPRD berkomitmen mendorong terciptanya sistem keuangan daerah yang lebih inklusif, sehat, dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.
(DPRDKaltim/Adv).