DPRD Samarinda Komitmen Lakukan Pengawasan untuk Pembangunan Teras Tahap II

Samarinda – DPRD Kota Samarinda komitmen lakukan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan di Kota Tepian. Terutama pada lanjutan proyek revitalisasi Teras Samarinda Tahap II, yang dipastikan akan diawasi ketat agar tidak mengulang persoalan di tahap sebelumnya.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa proyek infrastruktur tak bisa lagi dipandang hanya dari hasil fisik semata. Ia menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan teknis.

“Kami tak ingin hanya melihat gedung berdiri, tapi bagaimana prosesnya dari administrasi, penggunaan anggaran, hingga kepastian hak-hak pekerja juga harus sesuai aturan,” kata Deni.

Proyek Teras Samarinda Tahap I sebelumnya menuai kritik karena keterlambatan pengerjaan dan munculnya laporan soal upah pekerja yang belum dibayar tepat waktu. Deni menyebut kasus itu sebagai alarm penting bahwa sistem pengawasan harus diperbarui dan diperketat.

“Ini jadi catatan serius. Jangan sampai kita tutup mata dan masalah lama terulang di tahap lanjutan. Teras Samarinda Tahap II harus jadi awal dari pembenahan sistem,” ujarnya.

Sebagai bentuk respons, DPRD kini menerapkan mekanisme baru dalam proses evaluasi dan seleksi kontraktor. Salah satunya adalah keharusan kontraktor untuk hadir langsung dan mempresentasikan rencana kerja, bahan material, hingga rincian anggaran (RAB) secara terbuka kepada legislatif.

“Keterbukaan itu kunci. Kita tidak bisa lagi percaya sepenuhnya pada berkas di atas kertas. Semua harus dipaparkan langsung di hadapan kami,” tegas Deni.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan memberi rekomendasi keras terhadap kontraktor yang terbukti lalai, terutama jika menyangkut hak pekerja. Kontraktor yang bermasalah, menurut Deni, tidak layak diberi kepercayaan kembali dalam proyek lanjutan.

Deni mengungkapkan bahwa beberapa kontraktor mulai menunjukkan itikad baik, dengan bersedia berdiskusi teknis secara terbuka bersama Komisi III dan Dinas PUPR. Ia menilai sinergi seperti ini penting untuk menciptakan kontrol yang efektif namun tetap produktif.

“Kami ingin hubungan dengan OPD teknis seperti PUPR tetap harmonis, tapi tidak kompromistis. Fungsi kami adalah memastikan uang rakyat digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Dengan pola pengawasan yang lebih aktif, keterlibatan langsung DPRD sejak awal, dan penekanan pada transparansi, Deni optimistis proyek Teras Samarinda Tahap II akan berjalan lebih baik.

“Ini bukan soal proyek besar atau kecil. Tapi soal kepercayaan publik. Kami ingin semua pembangunan di kota ini bisa dipertanggungjawabkan dengan kepala tegak,” tutupnya.