DPRD Soroti Kinerja Perusda Kaltim: Lemahnya Profesionalisme Dinilai Hambat Kontribusi ke PAD

Kaltimpedia.com, Samarinda – Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur kembali menuai kritik. Diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagian besar justru dinilai tak menunjukkan kinerja maksimal dan cenderung stagnan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa permasalahan utama terletak pada manajemen yang lemah dan penunjukan pimpinan yang tidak berdasarkan kompetensi. Menurutnya, banyak perusda justru dipimpin oleh sosok yang ditunjuk bukan karena keahlian, melainkan karena kedekatan politis.

“Kepemimpinan adalah kunci. Ketika posisi strategis diisi oleh orang yang tidak punya kapasitas, wajar kalau hasilnya jauh dari harapan,” ujar Sapto, politisi dari Partai Golkar.

Sapto menambahkan, dominasi kepentingan politik dalam penentuan jabatan di tubuh perusda menyebabkan arah kebijakan menjadi kabur. Tanpa visi bisnis yang kuat, berbagai program yang dijalankan pun tidak membawa dampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

Menurutnya, kondisi ini semakin memperparah ketergantungan daerah terhadap sektor tambang. Padahal, perusda seharusnya menjadi alat untuk mendiversifikasi ekonomi daerah dan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

“Banyak perusda jalan di tempat. Mereka tidak punya strategi yang jelas, dan kontribusinya terhadap PAD sangat minim,” katanya.

Sebagai langkah perbaikan, Sapto mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh badan usaha milik daerah tersebut. Evaluasi ini, kata dia, harus mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, hingga model bisnis yang diterapkan.

“Sudah saatnya perusda dikelola dengan standar korporasi yang modern. Harus ada transparansi, target kinerja yang terukur, serta inovasi dalam model bisnisnya,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya proses rekrutmen pimpinan yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi. Intervensi politik harus dikesampingkan demi menciptakan iklim profesional yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis daerah.

“Saya berharap Gubernur segera mengambil langkah korektif. Jangan lagi mengulangi pola lama. Kita butuh figur pemimpin perusda yang punya integritas, visi, dan rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
(DPRDKaltim/Adv)