Gratispol Diapresiasi, DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Beban Anggaran

Kaltimpedia.com, Samarinda – Program pendidikan tinggi gratis atau Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai respons positif dari berbagai kalangan. Namun, di tengah pujian terhadap upaya pemerataan akses pendidikan, muncul catatan kritis dari DPRD Kaltim terkait keberlanjutan anggaran program tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa meskipun program ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perencanaannya harus dilakukan secara cermat agar tidak membebani fiskal daerah dalam jangka panjang.

“Gratispol adalah langkah progresif. Tapi jangan hanya semangatnya yang besar, tanpa ukuran keberhasilan dan kontrol anggaran yang jelas. Kita tidak ingin program strategis ini berubah menjadi beban,” ujar Ananda saat diwawancarai di Samarinda.

Program ini diperkirakan akan menghabiskan dana lebih dari Rp1 triliun, dan diproyeksikan naik hingga Rp1,5 triliun pada tahun 2030. Angka tersebut dinilai cukup signifikan, apalagi Kaltim juga tengah bersiap menjadi tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menuntut alokasi anggaran besar untuk infrastruktur dan sektor lain.

Ananda menekankan pentingnya menempatkan Gratispol sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran tahunan. Ia mendorong agar Pemprov Kaltim menetapkan indikator kinerja yang jelas, seperti tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja, kualitas perguruan tinggi mitra, dan kontribusi lulusan terhadap pembangunan daerah.

“Pendidikan tidak boleh jadi proyek seremonial. Kita perlu melihat sejauh mana output-nya berdampak pada kemajuan daerah, terutama dalam menyambut kebutuhan SDM IKN yang kompeten,” tegasnya.

Tak kalah penting, ia menyoroti perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya, kualitas pendidikan harus tetap dijaga, meski biaya ditanggung negara.

“Bukan hanya soal gratis atau tidak, tapi apakah kampus bisa tetap menjaga standar akademiknya di tengah lonjakan jumlah mahasiswa penerima program,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

DPRD Kaltim memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program ini secara menyeluruh. Namun, Ananda menekankan bahwa transparansi dari pihak pemerintah dan keterlibatan masyarakat akan menjadi faktor penentu keberhasilan.

“Dengan tata kelola yang baik, Gratispol bisa jadi penggerak utama pembangunan manusia Kaltim. Tapi jika dikelola asal-asalan, justru bisa jadi jebakan anggaran di masa depan,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)