Ketua DPRD Kaltim Soroti Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Sektor Perhotelan

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai berdampak nyata pada sektor ekonomi lokal. Salah satunya terlihat dari penurunan tingkat hunian hotel di berbagai daerah. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa efisiensi belanja pemerintah berkontribusi pada berkurangnya kegiatan di sektor perhotelan.

Menurut Hasanuddin, penyesuaian anggaran menjadi langkah yang tak terhindarkan mengingat turunnya nilai APBD Kaltim dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Hal ini memaksa berbagai aktivitas pemerintah yang sebelumnya digelar di hotel, kini dialihkan ke fasilitas milik pemerintah, seperti aula kantor dinas atau gedung-gedung milik pemprov.

“Efisiensi ini mencapai hampir Rp700 miliar tahun ini. Wajar jika kegiatan yang biasanya diadakan di hotel sekarang lebih banyak digeser ke tempat milik pemerintah,” ujar Hasanuddin, Senin (5/5/2025).

Ketua DPRD yang akrab disapa Hamas ini menilai, bukan hanya efisiensi belanja dalam negeri yang berpengaruh, tetapi juga dinamika global seperti ketegangan geopolitik dan krisis pangan internasional. Ia menyebut pembatasan ekspor pangan dari sejumlah negara turut mendorong inflasi dan menekan kemampuan fiskal pemerintah.

“Situasi global ikut berdampak pada ekonomi kita. Harga barang naik, dan kita harus menyesuaikan. Efisiensi menjadi pilihan, meski harus diakui menimbulkan efek domino,” jelasnya.

Meski memahami pentingnya efisiensi, Hamas menekankan agar kebijakan tersebut diterapkan secara proporsional. Ia memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran yang terlalu drastis dapat merugikan pelaku usaha, khususnya di sektor jasa seperti perhotelan yang selama ini sangat bergantung pada kegiatan pemerintah.

“Jangan sampai efisiensi dilakukan secara ekstrem. Kalau semua dipangkas, sektor pendukung seperti hotel akan terpukul lebih dalam,” ujarnya.

Ia pun berharap agar situasi fiskal daerah dan global segera membaik. Hamas optimistis, apabila stabilitas ekonomi internasional kembali pulih, maka ruang fiskal daerah juga akan longgar dan aktivitas pemerintah bisa kembali bergairah, termasuk dalam mendukung sektor usaha lokal.
(DPRDKaltim/Adv)