Layani Kesehatan Warga, Samarinda Terima Penghargaan UHC BPJS Kesehatan

0 926

Kaltimpedia.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda dinilai telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lili Kresnowati atas apresiasinya terhadap langkah pemerintah kota (Pemkot) Samarinda dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Samarinda.


Penandatangan Rencana Kerja dan Penyerahan Piagam Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan kota Samarinda, diserahkan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, bertempat di gedung Balai Kota Samarinda, pada Rabu (27/04/2022).


“Kami dari BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemkot Samarinda atas prestasi capaian UHC yang diraih melalui sinergitas Program Pembangunan dan Pemberdayaan (Pro Bebaya) untuk mendaftarkan warganya sebagai peserta JKN KIS,” kata Lili dalam sambutannya.


Ia mengakui, skema model Pro Bebaya belum pernah ditemukan sebelumnya di Indonesia. Menurutnya ketua RT ikut berperan aktif dalam mendata serta membiayai warga yang belum tersentuh pelayanan kesehatan.


“Skema model pro Bebaya ini menjadi terobosan luar biasa dari wali kota dan wakil wali kota Samarinda karena pemerintah langsung hadir ditengah masyarakat. Semoga model ini bisa menjadi pilot project bagi daerah lain,” ungkapnya.


Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatangan nota kesepakatan kerjasama dan rencana kerja antara Pemkot Samarinda dan BPJS Kesehatan dalam menanggung biaya jaminan kesehatan warga Tepian.


Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam sambutannya mengatakan dalam capaian UHC, warga Samarinda yang sudah terdaftar sebagai peserta dalam JKN KIS, per-April ada sebanyak 790.305 jiwa. Artinya, masih ada sekitar 40 ribu warga yang kini terus dikejar validasi datanya untuk mendapatkan pelayanan yang sama.


“Memang untuk mengejar predikat UHC ini tidak mudah karena keterbatasan anggaran di Pemerintah Kota. Tapi dengan hadirnya Pro Bebaya setidaknya bisa memfasilitasi dalam mengidentifikasi masalah di masyarakat, khususnya untuk masalah kesehatan itu sendiri,” katanya.


Maka dari itu, orang nomor satu di Samarinda ini juga mengajak perusahaan swasta, BUMD maupun Perumdam bisa bergandengan tangan untuk bersinergi melalui program corporate social responsibility (CSR) dengan skema membayarkan tunggakan peserta mandiri atau mendaftarkan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.


“Saya yakin kalau ini bisa jalan bersama, maka jumlah 40 ribu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan di tahun ini bisa tercover semua,” ujar Andi.


Lanjutnya, begitu pun dengan fasilitas pelayanan lain yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Pemkot melalui RSUD IA Moeis telah memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi secara digital yang manfaatnya bisa dirasakan warga. Tujuannya agar seluruh peserta dapat merasakan kemudahan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.


“Saya minta camat dan lurah sambil di monitor terkait layanan ini, segera laporkan jika ada pelayanan yang tidak bagus dalam mendukung predikat UHC tadi, begitu juga dengan layanan BPJS kesehatan yang tidak baik sampaikan langsung ke Wali Kota Samarinda biar bisa saya sampaikan langsung ke kepala BPJS Kesehatan Samarinda, karena dana APBD yang digunakan untuk program ini harus bisa dipertanggung jawabkan,”ujar Andi. (*)


Penulis : Rahmadani

Editor : Yuliawan

Leave a comment