Pansus LKPj Soroti Lambannya Pemprov Kaltim Tindaklanjuti Temuan BPK

Kaltimpedia.com, SAMARINDA — Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menjadi sorotan. Dalam pertemuan koordinasi antara Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltim dan BPK Perwakilan Kaltim pada Selasa (29/4/2025), terungkap bahwa progres penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum menggembirakan.

Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandi, mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim terhadap hasil audit BPK. Ia menilai capaian yang hanya menyentuh angka 71,88 persen pada semester I dan 72,09 persen di semester II tahun 2024 masih tergolong lemah.

“Ini menunjukkan lemahnya keseriusan birokrasi dalam menegakkan prinsip akuntabilitas. Bahkan beberapa kabupaten dan kota justru menunjukkan komitmen lebih baik dibandingkan pemerintah provinsi,” ujar Agus Suwandi.

Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK sebetulnya sudah bersifat teknis dan dapat segera dijalankan, namun kurangnya kemauan politik dan administratif membuat progres berjalan lambat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian kerja Pansus untuk menghimpun informasi dari lembaga auditor negara demi memperkuat substansi laporan akhir yang akan disampaikan kepada DPRD Kaltim.

Selain Agus Suwandi, hadir pula anggota Pansus lainnya seperti Fuad Fakhruddin, Fadly Imawan, Muhammad Husni Fahruddin, Agus Aras, Hartono Basuki, dan Damayanti. Seluruh anggota menekankan pentingnya penegakan prinsip good governance dan transparansi keuangan daerah.

“Pansus mendorong agar seluruh rekomendasi BPK bisa segera dituntaskan. Ini bukan semata soal administratif, tapi menyangkut kepercayaan publik dan integritas pengelolaan anggaran,” tegas Agus.

Ia juga menambahkan bahwa hasil kerja Pansus akan dirumuskan ke dalam rekomendasi strategis yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kaltim ke depan.
(DPRDKaltim/Adv)