Beranda Samarinda Pemkot Gelar Diskusi Publik, Pastikan Pembangunan Berkelanjutan

Pemkot Gelar Diskusi Publik, Pastikan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh febri Notonegoro - November 11, 2022, 5:16 am

Kaltimpedia.com, Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Konsultasi Publik. Ini untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kecamatan Samarinda Seberang, Jumat (11/11/2022).

Acara berlokasi di gedung Balai Kota ini, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Hero Mardanus Setyawan.

Hero menjelaskan jika KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis dan partisipatif. Memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan sebuah wilayah.

Pemkot Samarinda juga telah meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam mengoptimalkan perizinan. Sehingga apabila semua kajian sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya RTDR tadi akan terintegrasi dengan sistem OSS.

Terkait RTDR Kecamatan Samarinda Seberang maka, penyusunan KLHS pun perlu untuk dilakukan agar RDTR yang telah disusun bisa memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

“Karena KLHS ini sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan rencana program (KRP) dalam menganalisa kondisi lingkungan suatu wilayah dalam hal ini Kecamatan Samarinda Seberang itu sendiri,”ungkapnya.

Tim Ahli penyusun KLHS RDTR Kecamatan Samarinda Seberang, Lutfi menjelaskan, jika tujuan diadakan diskusi publik pagi itu untuk menjaring Isu pembangunan berkelanjutan. Sebagai dasar awal di dalam penyusunan KLHS RDTR Samarinda Seberang, dengan urgensi menghimpun isu pembangunan berkelanjutan.

Pihaknya telah mengidentifikasi beberapa isu pembangunan di kawasan Kecamatan Samarinda Seberang dengan metode perumusan. Adapun isu yang diangkat mulai dari isu lingkungan hidup, isu ekonomi hingga isu sosial budaya.

“Untuk isu lingkungan hidup kita angkat mulai masalah pengelolaan sampah, kondisi rawan bencana, alih fungsi lahan hingga masih kurangnya RTH. Begitu pun untuk isu ekonomi kita angkat terkait perkembangan kegiatan ekonomi, pengaruh pembangunan infrastruktur hingga kemacetan lalu lintas. Dan untuk isu sosial budaya sendiri kita fokuskan ke masalah terdapatnya pemukiman kumuh dan sanitasi yang belum memadai,”tutupnya.