Pemprov Kaltim Tegaskan Komitmen Transparansi Informasi Publik

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah terdepan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, dalam pemaparan capaian dan strategi penguatan transparansi di hadapan panelis.

Seno Aji menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formal, tetapi merupakan fondasi kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di daerah. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang transparan dan sejahtera,” ujarnya (24/11/2025).

Data kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menunjukkan tren positif dalam pemeringkatan nasional. Pada tahun 2020 dan 2021, Kaltim menempati posisi ke-8 nasional dalam kategori keterbukaan informasi. Meski sempat turun ke peringkat 14 pada tahun 2022, Kaltim kembali bangkit dan merebut kembali posisi ke-8 pada 2023.

Titik balik paling signifikan terjadi pada tahun 2024. Berkat kebijakan strategis, penguatan tata kelola informasi, serta akselerasi digitalisasi layanan publik, Kaltim mencatatkan prestasi membanggakan, melesat ke peringkat kedua nasional dengan kualifikasi Informatif, serta meraih skor tertinggi sejak 2020, yakni 98,31.

Pemprov Kaltim memanfaatkan berbagai inovasi teknologi, termasuk platform Satu Akses Kalimantan Timur (SAKTI) dan Permohonan Informasi Online (PION), yang mempercepat akses data oleh masyarakat.

“Selain itu, sinergi dengan Komisi Informasi dan peningkatan kapasitas PPID turut memperkuat fondasi transparansi,” sebutnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kaltim tidak hanya memenuhi standar keterbukaan informasi publik, tetapi terus mengukuhkan diri sebagai salah satu badan publik provinsi terbaik dalam hal akuntabilitas dan pelayanan informasi.

“Kami optimistis Kaltim akan terus menjadi percontohan dalam praktik keterbukaan informasi publik di Indonesia,” tandasnya.(ct/ADV/Diskominfo)