Penerimaan Siswa Baru 2025, DPRD Soroti Ketimpangan Persepsi Sekolah Favorit

Kaltimpedia.com, Samarinda – Isu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB tahun ajaran 2025 kembali mencuat sebagai tantangan strategis bagi dunia pendidikan di Kalimantan Timur. Tak hanya soal keterbatasan daya tampung sekolah negeri, perhatian juga tertuju pada pola pikir masyarakat yang masih terfokus pada sekolah unggulan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa kecenderungan orang tua dan siswa memilih sekolah negeri favorit menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan distribusi siswa antarsekolah. Menurutnya, selama persepsi bahwa sekolah negeri unggulan adalah satu-satunya pilihan tidak berubah, pemerataan pendidikan akan sulit tercapai.

“Masalah ini bukan semata pada daya tampung sekolah negeri, tetapi pada pola pikir masyarakat yang masih terpaku pada sekolah unggulan. Akibatnya, sekolah lain – termasuk swasta – kurang diminati,” jelas Darlis saat diwawancarai di Samarinda.

Darlis menekankan pentingnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap sekolah swasta. Ia menilai, sekolah swasta perlu dipandang sebagai mitra setara dalam ekosistem pendidikan, bukan sekadar alternatif cadangan.

“Kalau semua diarahkan ke sekolah negeri, sekolah swasta bisa terpinggirkan. Padahal mereka punya peran strategis. Kita perlu dorong sekolah swasta tumbuh dan jadi pilihan utama juga,” katanya.

Dalam pelaksanaan PPDB 2025, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri rencananya akan dialihkan ke sekolah swasta. Namun, Darlis menegaskan, langkah tersebut harus dibarengi dengan sinergi kebijakan yang kuat agar kualitas pendidikan tetap terjaga dan tidak diskriminatif.

“Pemerintah harus menggandeng sekolah swasta untuk bersama menyusun kebijakan yang adil. Jangan sampai sekolah swasta hanya jadi penampung, tanpa dukungan kualitas,” imbuhnya.

DPRD Kaltim sendiri, lanjut Darlis, akan aktif mengawasi pelaksanaan SPMB tahun ini di seluruh kabupaten dan kota. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini penting untuk menjamin proses berjalan adil, transparan, dan sesuai aturan.

“Kami akan turun langsung. Ini bukan sekadar soal angka penerimaan, tapi soal akses yang merata bagi semua anak di Kalimantan Timur,” tegasnya.

Persoalan klasik seperti keterbatasan ruang kelas, ketidakseimbangan antara lulusan SMP dan daya tampung SMA/SMK negeri, serta disparitas fasilitas antarsekolah, dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, Darlis menegaskan bahwa tanpa perubahan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan, solusi teknis semata tak akan cukup.
DPRDKaltim/Adv/AH)