Proyek Waterboom Pulau Kumala Tersendat, DPRD Kaltim Soroti Serapan Anggaran Tanpa Hasil Nyata

Kaltimpedia.com, Samarinda – Proyek pembangunan wahana wisata Waterboom di kawasan Pulau Kumala, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menuai sorotan tajam. Hingga pertengahan tahun 2025, progres fisik proyek tersebut baru menyentuh angka 70 persen, jauh dari ekspektasi dengan target rampung akhir tahun ini.

Kritik datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya pelaksanaan proyek wisata yang telah menyedot anggaran hingga ratusan miliar rupiah sejak perencanaan awal.

“Sudah hampir Rp 400 miliar dikucurkan untuk pengembangan Pulau Kumala, bahkan sejak sebelum kami duduk di DPRD. Namun sampai sekarang belum ada gambaran jelas mengenai pengembalian investasinya,” ungkap Salehuddin.

Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya lebih serius mengelola potensi wisata Pulau Kumala. Salah satu caranya dengan menghidupkan kembali skema kerja sama dengan sektor swasta, seperti yang sempat dirintis dengan PT Grand LT beberapa tahun silam.

“Pulau Kumala itu aset besar, sangat disayangkan jika tidak dikelola optimal. Kehadiran Waterboom bisa menjadi magnet wisata lokal, dan ke depan dapat ditambah dengan wahana baru agar lebih menarik,” tuturnya.

Tak hanya soal pembangunan, Salehuddin juga menyinggung pentingnya aspek pemeliharaan dan keamanan destinasi wisata. Ia membandingkan kondisi Pulau Kumala dengan taman-taman kota di Jakarta yang bisa beroperasi 24 jam berkat sistem keamanan yang baik.

“Di kita, jam 10 malam saja sudah gelap dan sepi. Fasilitas penerangan di dekat jembatan malah tidak terurus, akhirnya dipindahkan ke taman baru di seberangnya,” tambahnya.

Dengan dilantiknya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata yang baru, ia berharap arah kebijakan dinas dapat lebih fokus pada optimalisasi aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski mengapresiasi kegiatan seperti Pestarak yang berdampak positif bagi UMKM, Salehuddin menekankan pentingnya pengelolaan aset jangka panjang.

“Kalau mau meningkatkan PAD, jangan semata mengandalkan event. Aset wisata harus dikelola profesional agar bisa memberi kontribusi nyata. Mungkin sulit mengembalikan Rp 400 miliar itu, tapi paling tidak bisa menghasilkan manfaat berkelanjutan,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)