Sejumlah Fraksi DPRD Kukar Tanggapi Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022
Tenggarong – Sejumlah fraksi DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menanggapi Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 di ruang sidang paripurna pada Senin (12/6/2023).
Juru bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar), Budiman menyoroti data kemiskinan yang secara persentase diklaim turun jika dibanding data 2021. Jika ditelisik lebih cermat, penurunan angka persentase kemiskinan sekitar 0,03 persen saja.
“Fraksi partai Golkar menyoroti angka stunting yang masih belum mencapai target 14,6 persen,” kata Budiman.
Baca Juga:
Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyampaikan apresiasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kukar tahun 2022. Berdasarkan indikator sosial ekonomi menurut data Badan Pusar Statistik (BPS) Kukar, bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 2,67 persen, dan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 74,67 persen.
Dilain sisi, Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sopan Sopian sangat mengapresiasi pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemkan Kukar 2022 oleh BPK RI.
Kendati, WTP bukan berarti penyelenggaraan pemerintahan bersih dari bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
Baca Juga:
“Perolehan WTP bukan harus membuat kita bangga mengingat WTP ini hanya penilaian secara administrative dalam tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintah dan bukan berarti bebas dari tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutupnya. (fa/adv)
Artikel Terkait
