Siaga Banjir Longsor: BPBD Kaltim Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

Samarinda – Mengantisipasi potensi lonjakan intensitas bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi secara signifikan mulai akhir tahun 2025 hingga Februari 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah meningkatkan kesiapsiagaan operasional.

Fokus utama dari upaya ini adalah memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan terstruktur untuk memitigasi dampak dari potensi bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor yang mengancam kawasan pemukiman.

Analis Kebijakan BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto, menegaskan bahwa strategi penanggulangan bencana di Kaltim kini harus dioperasikan secara kolektif, menuntut kolaborasi total dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya BPBD.

“Kami menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpihak dalam penanganan bencana, serta memaksimalkan peran dan fungsi BPBD menghadapi potensi banjir dan tanah longsor,” kata Sugeng (2/12/2025).

Kesiapsiagaan telah dikonsolidasikan melalui rapat koordinasi teknis yang melibatkan seluruh stakeholder penting, termasuk Dinas Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Dinas Kesehatan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya, dengan tujuan menyusun rantai komando yang mulus dan alur bantuan yang terverifikasi.

​Mengacu pada prediksi BMKG, Sugeng secara tegas menyoroti urgensi penetapan status darurat bencana di tingkat kabupaten dan kota.

Dia meminta pemerintah daerah tidak menunda-nunda keputusan ini jika eskalasi dampak bencana di lapangan sudah tergolong tinggi.

“Pemerintah daerah kabupaten dan kota tidak ragu menetapkan status darurat bencana jika eskalasi dampak di lapangan tergolong tinggi,” pintanya.

Sugeng menjelaskan, penetapan status darurat bencana sangatlah krusial, karena ia berfungsi sebagai kunci utama untuk mempermudah koordinasi administrasi serta mempercepat mobilisasi bantuan logistik dan sumber daya, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebagai tolok ukur efektivitas, ia mencontohkan penanganan banjir di Kabupaten Mahakam Ulu, di mana penetapan status darurat terbukti mempercepat penyaluran bantuan esensial.

​”Dalam skema penanganan teknis di lapangan, setiap OPD telah diberikan mandat siaga yang jelas,” ucap Sugeng.

Dinas Sosial disiagakan untuk segera mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar warga terdampak, seperti pangan dan tempat berlindung, dapat terpenuhi tanpa penundaan yang berarti.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan dilibatkan secara penuh untuk menjamin ketersediaan obat-obatan esensial dan layanan kesehatan segera di lokasi bencana, yang merupakan langkah preventif penting guna meminimalkan risiko munculnya wabah penyakit pasca-bencana.

​Di sisi pencegahan dan kesadaran publik, BPBD Kaltim mengimbau masyarakat untuk mengambil langkah proaktif. “Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu penyumbatan aliran air di kawasan permukiman padat penduduk,” katanya.

Dirinya juga menyoroti peran penting kebersihan lingkungan dalam pencegahan banjir.

Warga yang bermukim di daerah dengan kontur tanah labil juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan maksimal dan menghindari lokasi rawan longsor sebagai tempat tinggal permanen.

Pihaknya juga mengingatkan potensi ancaman bencana lain yang perlu diwaspadai, termasuk angin puting beliung serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih mungkin terjadi seiring perubahan pola cuaca yang dinamis.

​Sebagai penutup dan langkah jangka panjang, Sugeng menekankan pentingnya edukasi dan konservasi lingkungan.

Upaya penanaman kembali vegetasi di lahan kosong terus didorong untuk menjaga fungsi alam sebagai daerah resapan air yang alami dan efektif.

“Edukasi kebencanaan melalui media massa mesti terus digencarkan agar masyarakat tidak panik namun tetap waspada saat menghadapi situasi darurat,” tutup Sugeng.

Maka itu, dirinya menyerukan peran aktif seluruh media massa dalam mewujudkan masyarakat Kaltim yang tangguh bencana dan memiliki kesadaran mitigasi tinggi.(ct/ADV/Diskominfo)