Subandi Dorong Transformasi Pajak Kendaraan untuk Kemandirian Fiskal Kaltim

Kaltimpedia.com, Samarinda – Pajak kendaraan bermotor tak lagi sekadar urusan administratif, melainkan aset strategis yang dapat memperkuat pondasi fiskal Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang menilai bahwa optimalisasi sektor pajak daerah, khususnya kendaraan bermotor, perlu menjadi agenda prioritas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ketergantungan kita terhadap dana pusat terlalu besar. Padahal, jika dikelola secara maksimal, pajak kendaraan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Subandi.

Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem perpajakan daerah melalui pendekatan yang lebih modern dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Edukasi publik, digitalisasi layanan, serta kampanye berbasis empati dinilai menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

“Masalah kepatuhan bukan semata soal ekonomi, tapi soal kepercayaan. Warga ingin melihat bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk layanan yang nyata,” terangnya.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut pendekatan konvensional yang sekadar menekankan kewajiban sudah saatnya ditinggalkan. Ia mendorong agar kampanye pajak dibalut dengan narasi yang lebih komunikatif dan emosional, yang mengaitkan kontribusi warga dengan hasil pembangunan di daerahnya.

“Kampanye harus menyentuh hati. Tunjukkan dampak positif dari pajak jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang meningkat. Itu yang akan membangun keterlibatan,” tegasnya.

Selain itu, Subandi juga mendorong Pemprov Kaltim untuk mempercepat proses digitalisasi dalam pembayaran pajak kendaraan. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi layanan sekaligus menutup celah terjadinya pungutan liar.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pendekatan kolaboratif dilibatkan dalam strategi kampanye pajak, dengan menggandeng sektor swasta, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat guna membangun kesadaran kolektif yang lebih luas.

“Ini bukan sekadar soal pemasukan. Pajak kendaraan yang dikelola baik adalah jalan menuju kedaulatan fiskal. Jika PAD kita kuat, kita bisa merancang pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)