Kaltimpedia
Beranda Kutai Kartanegara Tidak Ingin Laka Air Tambah Marak, Pemkab Kukar Alokasikan Anggaran untuk Pengadaan Pelampung

Tidak Ingin Laka Air Tambah Marak, Pemkab Kukar Alokasikan Anggaran untuk Pengadaan Pelampung

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin (Istimewa)

TENGGARONG – Dikelilingi Sungai Mahakam, kehidupan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah tidak bisa lepas dengan perairan. Naasnya, dalam kurun satu bulan ini banyak terjadi kecelakaan air (laka air) yang sampai memakan korban di Kukar. Bahkan, Kukar tercatat di Basarnas Kaltim sebagai daerah dengan laka air terbanyak. Atas fenomena ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tidak menutup mata.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin pastikan bahwa pemerintah turut prihatin atas kejadian ini. Untuk itu, Rendi pastikan bahwa Pemkab Kukar akan menetapkan standar keselamatan pelayaran. Sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi kedepannya. Rendi sendiri telah memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan pengadaan jaket pelampung. Dikarenakan kejadian tiga hari terakhir ini, yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia akibat tidak menggunakan pengaman.

“Saya telah meminta Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara menganggarkan bantuan pengadaan pelampung untuk masyarakat pengguna transportasi sungai,” ucap orang nomor dua di Kukar tersebut.

Menambahkan, Kadishub Kukar, Junaidi menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pelampung ini melalui APBD-P. Tepatnya sebanyak 500 unit pelampung akan direalisasikan akhir tahun nanti. Ratusan unit pelampung ini nantinya akan diperuntukkan bagi pengelola jasa transportasi sungai dan pengelola wisata air. Untuk itu ia juga berharap pihak swasta, Pemprov hingga Kementerian dapat mendukung rencana ini.

Junaidi juga mengatakan bahwa keamanan dan keselamatan pelayaran berada pada Kementrian Perhubungan RI melalui KSOP dan BPTD. Dishub Kukar hanya bertugas dalam melakukan beberapa langkah pengawasan terhadap keselamatan transportasi sungai antar desa ke desa di Kukar. Yakni dengan memasang himbauan keselamatan bagi masyarakat. Namun Junaidi pastikan pemerintah akan terus mendata masyarakat yang memiliki usaha pelayaran rakyat.

“Kami memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi keamanaan dan keselamatan, serta proses perizinan legalitas usaha transportasi sungai. Kami juga himbau pengusaha pelayaran rakyat yang menggunakan jalur sungai wajib memperhatikan keselamatan para pengguna. Karena pengusaha harus memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna. Warga juga harus hati-hati, lihat kelayakan kapal sebelum nyebrang,” tandasnya. (ito/adv)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan