Wacana Pendidikan Gratis 12 Tahun, DPRD Kaltim Ingatkan Kesiapan Fiskal dan Dampak ke Sekolah Swasta

Kaltimpedia.com, Samarinda – Isu penerapan pendidikan gratis selama 12 tahun kembali menghangat di tingkat nasional setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menegaskan hak warga atas pendidikan. Meski sejalan dengan amanat konstitusi, sejumlah pihak di daerah meminta agar rencana ini tidak diterapkan secara tergesa-gesa tanpa perhitungan matang.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, menyampaikan dukungannya terhadap gagasan tersebut, namun menekankan pentingnya kesiapan anggaran di pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, kebijakan populis seperti ini akan menjadi beban berat jika tidak diimbangi dengan sumber pembiayaan yang jelas.

“Semua sepakat pendidikan adalah hak dasar. Tapi pertanyaannya, apakah daerah siap menanggung beban ini sepenuhnya?” ujarnya.

Fadly mengingatkan, jika pembiayaan sepenuhnya dibebankan ke daerah, program prioritas lain bisa terdampak. Situasi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dan miskin, terutama yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.

Ia mencontohkan program Gratispol di Kaltim yang membebaskan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi. Walau dinilai progresif, program ini menyerap anggaran yang tidak sedikit.

“Kaltim sudah membiayai hingga kuliah, tapi biayanya besar sekali. Tidak semua provinsi mampu meniru,” jelasnya.

Selain soal anggaran, Fadly menyoroti potensi dampak terhadap sekolah swasta. Menurutnya, pendidikan di Indonesia adalah hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk lembaga swasta yang sering menawarkan mutu dan fasilitas unggul.

“Kalau semua digratiskan tanpa perhitungan, bagaimana nasib sekolah swasta? Padahal mereka punya peran penting dan banyak yang berkualitas tinggi,” tuturnya.

Ia menegaskan perlunya menjaga keberagaman ekosistem pendidikan agar peserta didik tetap memiliki pilihan yang beragam, bukan sekadar layanan seragam dengan kualitas rata-rata.

“Pendidikan gratis itu baik, tapi jangan sampai mematikan sekolah swasta dan mengurangi kualitas. Kita butuh kebijakan yang adil dan menyeluruh,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)