6 Sekolah Rakyat Kaltim Siap Dibangun, Konstruksi Fisik Palaran Mulai Desember

Samarinda – Memasuki fase penyiapan lahan yang krusial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat merealisasikan inisiatif Sekolah Rakyat sebagai upaya penguatan layanan pendidikan kesejahteraan sosial.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengumumkan kabar baik bahwa total enam usulan pembangunan telah resmi diterima yang terdiri dari lima kabupaten/kota dan satu usulan tingkat provinsi.

Progres ini menunjukkan keseriusan dan koordinasi terpadu pemerintah daerah dalam menyiapkan fondasi fisik bagi pemerataan fasilitas sosial di Bumi Etam.

​Andi Muhammad Ishak merinci bahwa lima kabupaten/kota yang proposalnya telah diterima secara formal meliputi Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Berau, dan Bontang.

Walaupun proposal sudah di tangan, sebagian daerah masih berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan tahap persiapan akhir, terutama yang berkaitan dengan legalitas dan pematangan lahan yang layak. Ishak menegaskan bahwa proses ini memerlukan ketelitian tinggi.

“Jadi kalau untuk usulan sekolah rakyat, sampai saat ini sebagaimana sudah kami sampaikan, ada 6 yang sudah mengusul. Itu secara proposal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa legalitas lahan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum Dinsos dapat melanjutkan ke tahap alokasi dana konstruksi fisik.

​Mengenai aspek pendanaan proyek, Ishak menjelaskan adanya variasi kesiapan anggaran di tingkat kabupaten/kota. Sejumlah daerah telah memastikan alokasi dana pembangunan Sekolah Rakyat sudah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka, mengindikasikan kesiapan fiskal yang baik. Namun, beberapa daerah lain berada pada timeline yang berbeda.

“Memang ada beberapa kabupaten kota yang anggarannya sudah ada dan juga ada yang memang belum disiapkan dan mungkin di [tahun] 2026 baru akan dikerjakan,” katanya.

Variasi timeline ini menegaskan pendekatan terencana dan bertahap Pemprov Kaltim, yang memastikan pembangunan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kemampuan teknis masing-masing daerah.

​Untuk usulan pembangunan tingkat provinsi, fokus diarahkan ke lokasi sementara di Bukit Biru. Ishak mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran telah disiapkan melalui PPU (Pergeseran dan Perubahan Anggaran) Pemprov Kaltim, dan progres di lokasi tersebut sedang berjalan intensif.

“Kalau provinsi, usulan provinsi itu sudah disiapkan anggaran oleh PPU melalui pergeseran dan juga diperubahan. Nah dan sekarang sedang progres, sedang pematangan dan sedang berjalan, mungkin sekitar 40 persen,” jelas Ishak.

Meskipun lokasinya sementara, pekerjaan tetap didorong karena anggaran sudah tersedia. Lahan di Bukit Biru ditargetkan dapat terbuka seluas minimal 5 hektare dalam kondisi siap, sehingga memenuhi batas minimal kebutuhan lahan untuk konstruksi.

​Di tengah upaya pematangan lahan yang dilakukan daerah lain, satu proyek mencatat kemajuan paling signifikan: pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda.

Proyek di Palaran ini telah mencapai tahap kesiapan tertinggi. Ishak menyampaikan optimisme besar bahwa konstruksi fisik di Palaran akan segera dimulai.

“Nah, sebagaimana yang sekarang sudah berjalan untuk pembangunan, itu di Samarinda yang sudah siap. Mudah-mudahan di Desember ini sudah mulai progres fisik, sudah mulai. Mudah-mudahan,” jelasnya.

Dimulainya konstruksi fisik di Palaran ini akan menjadi proyek percontohan cepat yang diharapkan dapat diikuti oleh kabupaten/kota lain yang telah mengajukan usulan.

​Dengan enam proposal formal dan satu proyek percontohan yang siap konstruksi fisik, Dinsos Kaltim berkomitmen penuh mengawal keberlanjutan pembangunan Sekolah Rakyat ini.

Ishak menekankan bahwa setelah seluruh lahan matang dan siap, usulan pembangunan fisik akan segera diajukan untuk memastikan momentum tidak terhenti.

“Keberadaan sekolah-sekolah ini diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia Kaltim, khususnya dalam memberikan layanan dan pendidikan kesejahteraan sosial yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah provinsi,” tutup Ishak.

Dirinya menegaskan, hal ini merupakan langkah Pemprov Kaltim dalam menciptakan infrastruktur sosial yang tangguh dan merata.(ct/ADV/Diskominfo)