Andi Satya Tegaskan Vasektomi Tak Bisa Jadi Kebijakan Wajib: Harus Sukarela dan Berbasis Kesadaran

Kaltimpedia.com, Samarinda – Rencana penggunaan metode vasektomi sebagai langkah pengendalian jumlah penduduk di tengah tekanan ekonomi memicu respons dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra. Ia menekankan bahwa vasektomi tak boleh dijadikan kebijakan wajib, karena menyangkut hak dasar individu.

Menurut Andi, vasektomi merupakan bentuk kontrasepsi permanen yang hanya bisa dilakukan secara sukarela oleh individu yang benar-benar memahami konsekuensinya. Ia menyatakan bahwa paksaan dari pemerintah atau pihak manapun tidak bisa dibenarkan.

“Vasektomi itu kontrasepsi yang bersifat permanen, jadi harus didasari oleh niat dan kesadaran pribadi. Tidak bisa dipaksakan atau diarahkan secara sepihak,” ujarnya .

Ia menilai bahwa menjadikan vasektomi sebagai kewajiban dalam kebijakan pengendalian penduduk akan melanggar prinsip kebebasan dan hak asasi manusia. Intervensi pemerintah dalam bentuk pemaksaan, menurutnya, justru dapat memunculkan persoalan baru di masyarakat.

“Kalau sampai diwajibkan, itu bukan hanya keliru secara kebijakan, tapi juga bisa bertentangan dengan nilai-nilai dasar kebebasan warga negara. Hal seperti ini seharusnya bersifat edukatif, bukan represif,” tegasnya.

Lebih jauh, Andi meminta agar wacana ini dikaji secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk aspek sosial, budaya, etika, dan agama. Ia menegaskan penolakannya terhadap ide vasektomi sebagai kewajiban negara.

“Saya pribadi tidak setuju kalau dijadikan aturan. Ini menyangkut hak reproduksi yang sangat pribadi, sehingga harus didekati secara bijak dan matang,” katanya.

Pernyataan ini memperkuat sikap DPRD Kalimantan Timur yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan pendidikan dalam program pengendalian penduduk, alih-alih kebijakan yang bersifat memaksa.
(DPRDKaltim/Adv/AH)