Berau Terlambat Start, Akses Pendidikan Rakyat Terancam Gagal

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kegagalan Pemerintah Kabupaten Berau dalam merespons cepat program nasional Sekolah Rakyat menuai kritik keras dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. Ia menilai, lambannya gerak Pemkab Berau menunjukkan lemahnya inisiatif birokrasi dalam memanfaatkan peluang besar dari pemerintah pusat.

Program Sekolah Rakyat merupakan terobosan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Dana ratusan miliar rupiah dari APBN telah disiapkan, namun implementasinya terganjal di tingkat daerah karena kesiapan teknis dan administratif yang belum tuntas.

“Berau kehilangan momentum. Kalau Samarinda saja bisa, kenapa Berau tidak? Ini bukan soal sumber daya, tapi soal niat dan kemauan untuk menjemput bola,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu tak menutupi kekecewaannya, terlebih karena ia merupakan legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang. Menurutnya, keterlambatan ini mencerminkan lemahnya koordinasi serta buruknya manajemen pemerintahan daerah dalam menyerap anggaran strategis nasional.

“Program ini bukan inisiatif daerah, tapi pemerintah pusat yang sudah siapkan dananya. Tinggal daerah yang melengkapi persyaratan, lalu dana bisa langsung disalurkan,” tegasnya.

Dari lima daerah di Kaltim yang mengajukan, hanya Kota Samarinda yang dinyatakan memenuhi syarat dan siap menerima bantuan. Hal ini semakin menegaskan adanya kesenjangan responsivitas antardaerah.

“Kita tidak bicara persaingan, tapi kesiapan. Kalau dokumen saja tidak lengkap, bagaimana bisa berharap bantuan turun? Ini bentuk kelalaian yang berpotensi merugikan masyarakat,” tambahnya.

Syarifatul mengaku akan segera turun tangan. Ia berencana menjalin komunikasi intensif dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk mengurai hambatan yang ada. Jika diperlukan, ia pun siap mendampingi langsung tim dari Berau ke Kementerian Sosial untuk mencari solusi cepat.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Kalau perlu, saya akan antar langsung ke Kemensos. Jangan sampai anak-anak Berau kehilangan hak pendidikan hanya karena sistemnya lambat bergerak,” ujarnya dengan nada geram.

Ia juga mendorong agar Berau menjalin komunikasi aktif dengan Kota Samarinda sebagai contoh sukses. Menurutnya, meniru keberhasilan daerah lain bukan aib, melainkan langkah cerdas demi kepentingan masyarakat.

“Belajar dari yang sudah berhasil itu bukan kelemahan, itu strategi. Kadis Sosial Berau sebaiknya datang langsung ke Samarinda untuk tahu prosesnya. Ini soal keberpihakan pada rakyat,” sarannya.

Di akhir, Syarifatul memperingatkan bahwa jika birokrasi terus abai terhadap peluang seperti ini, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat kecil—mereka yang justru paling membutuhkan perhatian.

“Ketika program gagal bukan karena dana tidak ada, tapi karena administrasi tak beres, maka yang gagal itu bukan hanya pemerintah, tapi juga moral kepemimpinan,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)