DPRD Kaltim Dorong Kerja Sama dengan Jawa Barat untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Kaltimpedia.com, Samarinda – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur, DPRD Kaltim menyatakan dukungan terhadap rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan, terlebih dengan posisi Kaltim sebagai calon penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa gagasan kerja sama tersebut saat ini masih dalam proses kajian oleh Pemprov Kaltim. Meski belum difinalisasi, ia menilai pentingnya sinergi lintas wilayah dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pangan di daerah.

“Rencana kerja sama dengan Pemprov Jabar sedang dikaji oleh Gubernur Kaltim. Ini bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya kepada media.

DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, akan terus mengawal proses ini dan mendorong percepatan pembahasan melalui koordinasi langsung dengan pihak eksekutif. Ia menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat bersama Gubernur Kaltim untuk mendalami arah kebijakan tersebut.

“Koordinasi dengan Gubernur akan segera kami lakukan. Jika tidak ada halangan, rencananya Kamis ini akan dilakukan pertemuan untuk membahas lebih detail soal kerja sama ini,” tambahnya.

Langkah menjajaki kemitraan dengan Jawa Barat dinilai relevan mengingat provinsi tersebut memiliki sistem pertanian dan distribusi pangan yang relatif mapan. Sementara itu, Kaltim dihadapkan pada tantangan memperkuat kapasitas produksi dan logistik pangan untuk menopang kebutuhan wilayah, terutama dalam mendukung pembangunan IKN.

Melalui kerja sama ini, diharapkan Kaltim dapat memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian sektor pertanian daerah. DPRD pun menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif agar kebijakan ini berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
(DPRDKaltim/Adv/AH)