Kisruh SMA Negeri 10 Samarinda, Damayanti Desak Prioritaskan Hak Pendidikan Siswa

Kaltimpedia.com, Samarinda – Kontroversi yang melibatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Samarinda kembali menyita perhatian publik Kalimantan Timur. Kali ini, sorotan tertuju pada penonaktifan kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan Kaltim, yang diduga terkait konflik berkepanjangan antara SMA 10 dan Yayasan Melati.

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyampaikan keprihatinannya dan menuntut agar seluruh proses penanganan kasus tetap mengedepankan hak-hak siswa sebagai prioritas utama.

“Polemik ini tidak boleh mengorbankan masa depan pendidikan anak-anak. Apapun yang terjadi secara hukum atau administratif, proses belajar-mengajar harus tetap berjalan,” tegas Damayanti.

Menurutnya, penonaktifan kepala sekolah semestinya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi jika belum ada kejelasan hukum yang mengikat. Ia juga meminta klarifikasi dari Penjabat Kepala Dinas Pendidikan mengenai dasar kebijakan tersebut.

“Pertanyaannya, apakah PLT Kepala Dinas memang memiliki otoritas penuh untuk memberhentikan kepala sekolah? Ini perlu dikaji lebih dalam, karena bisa berdampak sistemik terhadap stabilitas sekolah,” ujar Damayanti.

Diketahui, penonaktifan kepala SMA 10 Samarinda disinyalir berkaitan dengan sikap kepala sekolah yang dinilai tidak kooperatif dalam menyikapi ketegangan antara pihak yayasan dan institusi sekolah.

Namun demikian, Damayanti menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan penyelamatan pendidikan siswa, terlebih dengan adanya dualisme lokasi sekolah dan kebingungan siswa baru terkait tempat belajar.

“Kita harus hormati putusan Mahkamah Agung. Tapi mari kita pastikan, anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman, baik di gedung lama bersama Yayasan Melati maupun di lokasi baru di Samarinda Seberang,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Damayanti mengingatkan bahwa generasi muda adalah aset bangsa yang tak boleh terabaikan hanya karena tarik-menarik kepentingan antarlembaga.
(DPRDKaltim/Adv/AH)