Menuju Pemerintahan Digital Terpadu, Diskominfo Kukar Finalisasi Arsitektur SPBE

Kutai Kartanegara, Kaltimpedia.com – Langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi terus berlanjut.

Terbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar menggelar sosialisasi tahap akhir penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pondasi transformasi digital lima tahun ke depan, pada Selasa (15/7/2025).

Kegiatan ini tak sekadar sosialisasi teknis, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah dan struktur digitalisasi di seluruh perangkat daerah. Tiga pilar utama yang dibahas yakni manajemen risiko, layanan, dan aset TIK menjadi dasar penting dalam membentuk tata kelola sistem digital yang saling terhubung.

“Pemerintah daerah wajib menyusun arsitektur SPBE sebagai dasar integrasi layanan digital. Ini amanat Perpres Nomor 132 Tahun 2022,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kukar, Solihin.

Menurutnya, dokumen SPBE akan menjadi rujukan bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi membangun sistem digital secara terpisah. Melalui integrasi, kualitas pelayanan publik diharapkan lebih cepat, transparan, dan efisien.

Diskominfo juga menggandeng tim konsultan dari PT Digitama Sinergi Indonesia yang mempresentasikan hasil final penyusunan dokumen serta langkah implementasi teknis yang akan dilakukan. Kukar sendiri menjadi salah satu daerah yang masuk dalam pemantauan nasional SPBE 2025 oleh KemenPANRB.

“Ini juga jadi persiapan menghadapi pemantauan nasional. Kukar termasuk salah satu lokus SPBE 2025,” tambah Solihin.

Kabid Aplikasi Informatika, Ery Hariyono menambahkan, penyusunan arsitektur SPBE dimulai dari pemetaan proses bisnis di setiap OPD. Hasil pemetaan menunjukkan sejauh mana layanan publik telah terdigitalisasi, mana yang masih manual, dan mana yang belum terkoneksi.

“Dari situ kita buat peta jalan untuk lima tahun ke depan. Apa saja yang perlu dibenahi, dikembangkan, dan dihubungkan antar sistem,” tuturnya.

Ia mencontohkan layanan beasiswa yang sebelumnya tersebar di beberapa dinas, kini telah disatukan melalui satu sistem. Hal ini menurutnya menjadi bukti konkret efisiensi layanan digital.

“Dulu terpisah, sekarang beasiswa dari KESRA, BKPSDM, dan Disdik semua lewat satu aplikasi. Lebih rapi dan mudah diakses,” tambahnya.

Ke depan, lanjut Ery, Diskominfo juga tengah menyiapkan dashboard layanan publik yang akan dikembangkan untuk akses terbuka, termasuk bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Tujuannya, cukup sekali input data, seluruh kebutuhan lintas instansi bisa terpenuhi dalam satu ekosistem digital.

“Kalau semua layanan sudah terintegrasi, cukup satu kali input data, hasilnya bisa dipakai lintas instansi. Lebih cepat dan efisien,” katanya. (adv)