Ancaman Sosial di Sekitar IKN, DPRD Kaltim Minta Penanganan Prostitusi Lebih Komprehensif

Kaltimpedia.com, Samarinda – Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digadang sebagai simbol masa depan Indonesia, dinilai menyimpan tantangan serius dari sisi sosial. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyoroti meningkatnya praktik prostitusi di wilayah penyangga IKN yang berpotensi mengganggu ketahanan sosial masyarakat.

Menurut Sarkowi, maraknya praktik prostitusi bukan sekadar masalah ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan kerentanan sosial yang muncul di tengah derasnya arus pembangunan. Ia menilai, ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap struktur sosial di daerah sekitar ibu kota baru tersebut.

“Kalau hanya gedung yang dibangun tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Prostitusi adalah salah satu gejala dari lemahnya ketahanan sosial yang harus segera ditangani,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa penanganan prostitusi tidak cukup dilakukan melalui razia atau tindakan represif semata. Diperlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, edukasi moral, hingga penegakan hukum yang menyasar akar permasalahan.

“Jangan hanya melihat gejalanya. Harus ada intervensi terhadap penyebab utama, seperti tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya tindakan tegas terhadap jaringan mucikari yang disebut sebagai penggerak utama praktik prostitusi. Menurutnya, selama para aktor di balik layar tidak disentuh, upaya penanganan hanya akan bersifat sementara.

“Yang sering tertangkap hanya pelaku lapangan, sementara otak-otaknya tetap bebas beroperasi. Ini yang harus dibongkar tuntas oleh aparat,” tegasnya.

Sarkowi turut mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Otorita IKN, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat dan agama untuk membangun ekosistem sosial yang sehat dan berdaya.

“Ketahanan sosial harus menjadi fondasi utama pembangunan. Jangan sampai IKN dibangun megah di atas lingkungan sosial yang rapuh dan penuh persoalan moral,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)