DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov: Kebijakan Strategis Wajib Libatkan Legislatif

Kaltimpedia.com, Samarinda – Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (28/7/2025) tidak hanya membahas pengesahan Laporan Akhir Pansus RPJMD Kaltim 2025–2029. Di penghujung sidang, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan peringatan tegas soal pentingnya menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Darlis, hubungan antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD harus berjalan harmonis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 11 Tahun 2020.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga harmonisasi kelembagaan. Tidak boleh ada pihak yang mengesampingkan DPRD dalam pengambilan keputusan penting,” ujarnya.

Darlis menyoroti adanya indikasi kebijakan Pemerintah Provinsi yang dinilai mengabaikan peran DPRD, terutama saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan, kebijakan baru yang muncul di tengah proses pembahasan berpotensi mengganggu jalannya agenda tersebut.

“Kami meminta tidak ada kebijakan baru diluncurkan selama pembahasan APBD 2026 berlangsung. Komunikasi yang baik dan mekanisme bersama DPRD wajib dijalankan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi prosedur resmi dalam setiap perumusan kebijakan agar program pemerintah dan DPRD berjalan sinkron, efektif, dan sesuai harapan masyarakat.

“Setiap perubahan harus melalui jalur yang sah. Itu kunci agar proses tepat waktu dan hasilnya akuntabel,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Darlis menegaskan bahwa DPRD dan kepala daerah memiliki legitimasi yang sama sebagai hasil pemilu, sehingga keputusan strategis tidak boleh diambil secara sepihak.

“DPRD adalah representasi rakyat, sebagaimana kepala daerah. Kebijakan harus lahir dari proses demokratis yang terbuka dan melibatkan semua pihak,” pungkasnya.
(DPRDKaltim/Adv/AH)